Gusur Lahan Petani, PT. WKS Disebut Lakukan Kejahatan Kemanusiaan

Kamis, 15 Oktober 2020 - 23:35:58 WIB - Dibaca: 232 kali

()

JAMBIPRIMA.COM, TEBO - Perseteruan antara masyarakat Desa Lubuk Mandarsah, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo yang tergabung didalam Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri dan Serikat Tani Tebo dengan PT. Wira Karya Sakti (PT.WKS) berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat.

Konsorsium Pembaharuan Agraria Jambi (KPA- Jambi), Frans Dodi selaku delegasi dan pendamping sekaligus juru bicara dari pihak masyarakat Desa Lubuk Mandarsah, Selasa (13/10/20) mengatakan bahwa akibat dari adanya konflik konflik agraria ini sejumlah anak anak terpaksa putus sekolah.

" Mereka sekarang bekerja serabutan dan secara ekonomi mereka tertinggal," ungkapnya.

Kebijakan Negara hari ini cenderung berpihak kepada pengusaha, lanjut fran dodi, kenapa saya berani mengatakan hal itu, karena sampai saat ini, tidak ada yang bisa dirasakan oleh masyarakat Dusun Tanjung Pauh dan Dusun Sungai Landai Desa Lubuk Mandarsah yang rata rata secara ekonomi tertinggal dan anak anak banyak yang putus sekolah.

" Kenapa ini dikatakan sudah termasuk bentuk kejahatan kemanusiaan, karena mereka sudah menghilangkan hak- hak hidup petani yang mana dulunya menggarap sekarang menjadi buruh tani," kata Frans Dodi.

Ditanya apakah ada niat baik dari perusahaan untuk menyelesaikan konflik ini, Frans dodi menjawab, " tidak ada niat baik mereka, karena sudah beberapa kali pertemuan dan dengan berita acara kesepakatannya yang jelas, masih juga dilanggar, artinya kebijakan- kebijakan pemerintah pun tidak mampu untuk menghentikannya dilevel daerah dan itu sangat kita sayangkan," jelasnya.

Frans Dodi mengatakan bahwa pihaknya sangat mengecam tindakan refresif yang dilakukan oleh PT. WKS terkait penggusuran dan kami meminta kepada pemerintah agar segera melaksanakan reforma agraria sejati di Provinsi Jambi sebagai jalan penyelesaian konflik tenurial di Provinsi Jambi.

Diakui Frans Dodi, sampai hari ini (Selasa,13/10/20) alat berat masih beraktifitas melakukan penggusuran besar besaran terhadap lahan lahan warga, dan itu dikawal oleh oknum aparat dari TNI dan Polri.

Terakhir,ditanya apakah benar adanya dugaan kegiatan Penambangan Batu di bukit garam yang dilakukan oleh pihak PT. WKS, Frans Dodi mengakui hal itu betul, sebenarnyakan harus ada dua izin ketika ada yang memanfaatkan bukit garam, mengingat izin mereka kan IUPHHK-HTI, nanti coba saja tanyakan langsung kepada pak Gus Hendra (Dinas Kehutanan Propinsi jambi) mengingat beliau juga ikut hadir pada pertemuan tadi, apakah boleh atau tidak, dan itu sangat disayangkan ada praktek ilegal di dalam izin yang dikeluarkan oleh pemerintah," pungkasnya. (wan)





BERITA BERIKUTNYA
loading...