Simak Alasannya

Golkar, PDIP, Demokrat, PKB, dan PKS, Tak Puas atas Jawaban Eksekutif Terkait Ranperda APBD 2024

Rabu, 13 September 2023 - 19:17:30 WIB - Dibaca: 1269 kali

Golkar, PDIP, Demokrat, PKB, dan PKS, Tak Puas atas Jawaban Eksekutif Terkait Ranperda APBD 2024, Simak Alasannya!
Golkar, PDIP, Demokrat, PKB, dan PKS, Tak Puas atas Jawaban Eksekutif Terkait Ranperda APBD 2024, Simak Alasannya! (Foto: jambiprima.com/Ahmad)

JAMBIPRIMA.COM, JAMBI - Paripurna yang digelar untuk menjawab pandangan fraksi-fraksi dewan terhadap Nota Pengantar Ranperda APBD Tahun 2024 di Dewan Kota Jambi sempat mengalami penundaan akibat quorum yang tidak terpenuhi pada Rabu (13/9/2023). 

Namun, ketika paripurna akhirnya dimulai, ruang sidang dipenuhi dengan interupsi tajam dari dewan yang merasa tidak puas dengan jawaban yang disampaikan oleh pihak eksekutif.

Salah satu interupsi pertama datang dari Kemas Faried, Fraksi Golkar, yang menyuarakan ketidakpuasannya terhadap jawaban dari eksekutif terkait rendahnya target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Kami minta supaya pendapatan ini bisa optimal. Selain itu, supaya jadwal paripurna konsisten," katanya.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Jambi, Maria Magdalena, juga merasa tidak puas dan meminta agar materi yang diperlukan untuk tahapan selanjutnya disiapkan dengan baik. 

"Tampilkan datanya pada pembahasan anggaran 2024," ujarnya.

Abdullah Thaif, Anggota Fraksi Demokrat Kebangsaan, merasa bahwa jadwal yang tidak tepat waktu telah mengkhianati mereka, dan menyebabkan kesulitan dalam menjalankan agenda partai mereka menghadapi Pemilu 2024.

"Agenda dan jadwal kami juga padat," katanya.

Jasrul, Fraksi PKS, juga meminta jawaban eksekutif ditembuskan secara tertulis kepada fraksinya karena masih ada banyak pertanyaan yang belum terjawab, terutama terkait pendidikan dan ketahanan keluarga.

Menyikapi perdebatan ini, Wakil Wali Kota Jambi, Maulana, berjanji untuk menindaklanjuti masalah-masalah yang diangkat oleh dewan, terutama terkait pendapatan daerah dan penurunan retribusi. 

Ia juga menegaskan bahwa jawaban eksekutif hanya bersifat ringkasan dan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang lebih teknis akan dijawab oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara tertulis.  

"Pendidikan, LPJU, jalan juga banyak disoroti tadi. Sudah kami catat dan menjadi agenda penting di tahun 2024. Dinamikanya saya lihat baik, baik legislatif maupun eksekutif sama-sama ingin membahagiakan masyarakat. Hal - hal lain yang belum terjawab, nanti akan dijawab pada mekanisme lain, jawaban eksekutif ini sifatnya hanya resume. Tapi ada banyak problem yang mendasarinya, sehingga akan dijawab di OPD tekhnis. Kami akan siapkan, jawaban tertulis secara rinci. Kalau mengenai keterlambatan itu, karena jadwal memang padat," pungkasnya.





BERITA BERIKUTNYA