Pembangunan Jembatan Batanghari 3 Butuh Rp 200 Miliar, Pemprov Jambi Ajukan ke Pusat

JAMBIPRIMA.COM, JAMBI – Rencana pembangunan Jembatan Batanghari 3 terus dimatangkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi sebagai solusi kemacetan di Jembatan Batanghari 1. Namun, proyek infrastruktur strategis ini menghadapi tantangan besar, terutama dari sisi pendanaan yang mencapai Rp 200 miliar.

Gubernur Jambi, Al Haris, mengatakan bahwa dana sebesar itu sulit untuk dianggarkan melalui APBD, sehingga Pemprov Jambi akan mengajukan permohonan pendanaan ke pemerintah pusat.

"Dananya besar untuk membangun jembatan ini. Kita butuh Rp 200 miliar, maka kita ajukan ke pusat, mungkin bisa dihubungkan dengan tol (Trans Sumatra)," ujar Al Haris, Sabtu (9/3/2025).

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah Jambi, Ibnu Kurniawan, mengungkapkan bahwa Jembatan Batanghari 3 sebenarnya telah masuk dalam perencanaan proyek Jalan Tol Jambi-Rengat sejak era Presiden Joko Widodo.

Desain dasar jembatan ini telah disusun dengan konstruksi sedikit miring agar kapal tongkang batu bara dapat melintas di bawahnya. Jembatan ini akan memiliki bentang sekitar 1 kilometer dengan total panjang mencapai 1,7 kilometer, dan titik lokasinya berada di kawasan Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi.

Namun, Ibnu menyatakan bahwa pembangunan Jembatan Batanghari 3 tidak termasuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPJN tahun 2025, sehingga belum bisa direalisasikan dalam waktu dekat.

"Di DIPA kami tahun 2025 tidak ada. Pembangunan jembatan ini akan menyesuaikan dengan jadwal pembangunan jalan tol," jelasnya.

Saat ini, proyek jalan tol di Jambi sendiri masih dipending karena belum ada kejelasan pendanaannya akibat kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dilakukan pemerintah pusat.

"Kami masih menunggu kebijakan dari pemerintah baru ini, apakah pembangunan akan dilanjutkan atau ada arahan lain," tambah Ibnu.

Melihat kondisi Jembatan Batanghari 1 yang sering mengalami kepadatan lalu lintas, Ibnu menegaskan bahwa pembangunan Jembatan Batanghari 3 sudah sangat diperlukan. BPJN Jambi juga sangat mendukung usulan tersebut, meskipun keputusan akhir tetap bergantung pada pemerintah pusat dan ketersediaan dana.

"Sebagai wakil pemerintah di daerah, kami menunggu arahan dari pimpinan pusat terkait pembangunan Jembatan Batanghari 3," katanya.

Secara konsep, desain, dan blue print jembatan ini telah tersedia sejak masa pemerintahan Presiden Jokowi. Namun, karena belum ada kepastian kelanjutan pembangunannya, Ibnu mengatakan bahwa desain tersebut belum bisa dipublikasikan.

"Sudah ada desainnya, tapi kami belum bisa share ke publik karena bisa saja ada perubahan kebijakan dari pemerintahan baru yang memengaruhi desain yang ada," tutupnya.

Dengan kebutuhan dana mencapai Rp 200 miliar, pembangunan Jembatan Batanghari 3 akan menjadi proyek yang sangat bergantung pada dukungan pemerintah pusat. Jika pendanaan bisa segera disetujui, jembatan ini akan menjadi solusi vital bagi masyarakat Jambi untuk mengurai kemacetan dan meningkatkan konektivitas wilayah. (Cr04)