HKTI Jambi Apresiasi Modifikasi Cuaca untuk Jaga Ketersediaan Air Pertanian

JAMBIPRIMA.COM, JAMBI – Ketua DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Jambi, Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra, MM, mengapresiasi langkah pemerintah melakukan modifikasi cuaca atau hujan buatan sebagai upaya menjaga ketersediaan air bagi tanaman pangan di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu, Selasa (1/9/2026).

Tokoh yang akrab disapa SAH tersebut menilai ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga produktivitas pertanian. Menurutnya, langkah pemerintah menghadirkan hujan buatan menunjukkan perhatian terhadap keberlangsungan produksi pangan nasional.

“Tanaman pangan membutuhkan air yang cukup. Ketika terjadi kekeringan atau curah hujan tidak mencukupi, tentu akan berdampak terhadap pertumbuhan tanaman dan pada akhirnya dapat memengaruhi produksi. Karena itu, upaya pemerintah melalui hujan buatan patut kita apresiasi,” ujar SAH.

Ia mengatakan, kebijakan modifikasi cuaca tidak hanya berkaitan dengan upaya meningkatkan produksi pangan, tetapi juga menjadi langkah antisipatif menghadapi berbagai risiko yang dapat mengganggu sektor pertanian.

SAH menegaskan, perlindungan terhadap tanaman pangan harus menjadi bagian penting dalam strategi menjaga ketahanan dan swasembada pangan. Perubahan iklim, katanya, membuat sektor pertanian menghadapi tantangan semakin kompleks, mulai dari kekeringan, perubahan pola musim hingga ancaman kebakaran lahan.

“Petani membutuhkan kepastian, salah satunya kepastian ketersediaan air. Kalau air terjaga, tanaman tumbuh dengan baik, produksi meningkat dan kesejahteraan petani juga dapat diperkuat,” katanya.

Ketua HKTI Jambi itu juga mendorong agar modifikasi cuaca dilakukan secara terukur dan berbasis kebutuhan, terutama di wilayah pertanian yang mengalami defisit air.

Selain teknologi hujan buatan, SAH menilai pemerintah perlu memperkuat infrastruktur pendukung pertanian seperti irigasi, embung, waduk serta sistem pengelolaan air di tingkat usaha tani.

“Teknologi hujan buatan penting, tetapi harus berjalan bersama dengan pembangunan infrastruktur pertanian. Kita perlu membangun sistem yang membuat petani lebih tahan menghadapi perubahan cuaca,” jelasnya.

SAH berharap sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, HKTI, kelompok tani dan seluruh pemangku kepentingan pertanian terus diperkuat. Dengan sinergi tersebut, perlindungan tanaman pangan diharapkan tidak hanya bersifat responsif saat kekeringan terjadi, tetapi menjadi bagian dari kebijakan pertanian berkelanjutan.

“Menjaga air berarti menjaga tanaman, menjaga tanaman berarti menjaga pangan. Dan menjaga pangan berarti menjaga masa depan bangsa,” pungkasnya. (Rhm)