Jambione.com, JAMBI-Pihak management Capsule Bus (Koja Trans,red) berencana akan mendatangkan 13 armada baru sebagai armada tambahan di bulan Februari ini. Namun armada tersebut saat ini masih dalam proses perakitan atau proses produksi karoseri.
"Rencananya ada 13 armada di Februari ini," kata Marketing Promotion PT MDT Jambi, Ledy Rizka, Senin (10/2).
Menurut Rizka, antusiasme masyarakat Kota Jambi untuk menggunakan moda transportasi Koja Trans masih sangat tinggi. Setiap harinya masih berkisar diantara 1000 penumpang.
“Rata-rata jumlah penumpang setiap harinya mencapai hingga 1000 lebih,” katanya.
Kata dia, saat ini pihak managemen tetap menggunakan metode pembayaran non tunai. Management akan menambah metode pembayaran dengan ovo, go pay, dana, dan link aja. Selanjutnya untuk e-wallet/tapping ditambah kerjasama dengan dua bank besar lainnya.
“Sejauh ini belum ada pembayaran tunai, hanya saja akan ditambah untuk metode lain,” ujarnya.
Hal yang sama juga dikatakan oleh Kadishub Kota Jambi, Saleh Ridha. Pada Februari ini akan ada penambahan armada Trans Koja sebanyak 13 unit. Kemudian pada Maret sebanyak 20 unit. Sementara untuk jumlah penumpang pada akhir pekan, bisa mencapi 700 penumpang. Pada hari biasa, mencapi 400 orang.
“Untuk tarif ini juga masih kita kaji, mudah-mudahan kedepan bisa satu tarif. Antara feeder (Angkot, red) dengan Koja Trans akan tersambung dan bisa satu tarif, tapi prosesnya tidak bisa cepat,” katanya.
Shaleh mengatakan bahwa untuk penambahan armada tersebut, tetap akan diupayakan untuk koridor yang memang memiliki respon dan antusiasme penumpang yang baik. “Kita upayakan untuk tidak buka koridor baru dulu, tapi kita optimalkan koridor yang ada,” katanya.
Menanggapi hal ini, Ketua Komisi III DPRD Kota Jambi, Umar Faruk berharap dengan adanya angkutan massal tersebut (Koja Trans,red) dapat memberikan kontribusi. Terutama dalam hal penyumbang PAD Kota Jambi. Hanya saja memang, diakuinya saat ini hal tersebut belum dapat dilakukan.
“Saat ini masih retribusi saja. Soalnya berdasarkan MoU antara Pemkot dan Pengusaha itu baru berlaku di Januari 2021,” jelasnya.(ali)
