JAMBI- Penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19 tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja. Butuh kerjasama atau gotong royong, pemerintah, masyarakat dan kalangan swasta. Seharusnya ada penekanan Ketua Gugus Tugas agar pihak swasta ikut berkontribusi penanganan Covid-19 di Jambi. Kemudian dikoordinir sehingga bantuan dari swastà tepat sasaran.
Seperti diketahui, banyak perusahaan perusahaan besar yang beroperasi mengeruk Sumber Daya Alam (SDA) di Jambi. Seperti perusahaan perkebunan kelapa sawit, perusahaan pertambangan batu bara, minyak, dan perusahaan kehutanan. Khusus batu bara saja. Data dari Dinas ESDM Provinsi Jambi saat ini ada sekitar 120 pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batu Bara di Jambi. 40 Diantaranya sudah beroperasi dan produksi.
Namun, sampai saat ini belum terdengar konstribusi dari perusahaan tambang itu dalam membantu penanganan covid-19 di Jambi. Begitu juga dengan perusahaan kelapa sawit, kehuatanan dan lainnya.
Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto mengatakan pihaknya mendesak pemerintah, dalam hal ini Gubernur Jambi Fachrori Umar, yang juga sebagai Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Jambi segera mengundang perusahaan-perusahan supaya membantu upaya penanganan Covid 19 ini. " Covid ini masalah yang harus dicermati bersama. Terutama soal penanganannya. Kita mempertanyakan kontribusi mereka (perusahaan swasta) itu seperti apa," katanya.
Tak hanya itu, Edi juga akan mengecek komitmen perusahaan perusahaan besar yang ada di Jambi terhadap karyawan-karyawan yang mereka miliki saat ini. " Ada beberapa yang harus di rumah atau stay at home. Jangan sampai ada implikasi-implikasi sampai PHK dan sebagainya," katanya.
"Itu yang kita harapkan. Kita minta gubernur segera berkoordinasi dengan perusahaan-perusahan untuk duduk bersama membahas konstribusi apa yang bisa mereka berikan untuk mebantu percepatan penanganan Covid-19 ini," tambahnya.
Dewan sendiri, lanjut Edi, secara pribadi seluruh wakil rakyat provinsi sudah bergotong royong menyumbang untuk memberikan bantuan ke RSUD yang menjadi rujukan Covid 19.
"Tapi itu kan baru sebatas stimulus untuk dokter dan perawat. Sebagai bentuk empati kita," sebutnya.
Namun, kata Edi, pihaknya juga memikirkan dampak ekonomi yang ditimbulkan. Seperti harga karet, dampak perusahaan yang tutup, tukang ojek dan masyarakat lainnya. "Kan butuh perhatian kita sebagai pemerintah. Maka dari itu kita akan bicara sama-sama dengan dinas sosial supaya betul-betul menghitung kelompok miskin. Karena persoalan ini tidak bisa dikerjakan sendiri. Harus terintegrasi. Harus kerja sama satu dengan lainnya," jelasnya.
"Sikap kita di DPRD sesuai Kepres nomor 4, kita siap merelokasi anggaran. Misalnya di Dinas PU dikurangi berapa. Tapi harus jelas," sambungnya. Edi mengatakan, untuk apa duit banyak tapi tidak bisa dibelanjakan. Ini juga menjadi persoalan.
Makanya, kata dia, sekarang pihaknya meminta pemerintah membuat rumusan-rumusan. Apakah dibantu seperti di Nasional, kartu sembako atau kartu pra kerja maupun PKH. "Tapi harus jelas datanya. Itu yang harus kita lakukan," jelas Edi Purwanto.
Pernyataan serupa disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Rocky Chandra. Menurut dia, sekarang pemerintah pusat dan daerah sedang betul-betul fokus menangani Covid-19. Partisipasi seluruh elemen masyarakat, pengusaha, dari golongan sosial politik dan keagamaan itu sangat dibutuhkan.
"Tidak hanya sumbangan moril dan materil. Kita mengharapkan juga pihak-pihak perusahaan besar di Jambi membantu masyarakat dalam penanganan Covid-19 ini. Apakah itu dari CSR atau giat sosial untuk memutuskan mata rantai penyebaran," katanya, Kamis (2/4) kemarin.
Politisi muda Gerindra ini juga mengatakan, diinternal dewan pihaknya sudah menggalang dukungan untuk membantu penanganan Covid-19. "Kita sudah ada galang sumbangan pribadi antar dewan. Dari gaji masing-masing, seikhlas mereka memberikan," sebutnya.
Selain itu, lanjut dia, dewan juga melakukan roadshow ke beberapa RSUD memberikan bantuan moril maupun materil. "Kita juga roadshow ke RSUD yang direkomendasikan pemerintah untuk penanganan Covid 19. Ada 6 RSUD. Kita memberikan bantuan moril dan sumbangan diantaranya seperti APD dan juga multi vitamin," katanya.
Saat ini, kata Rocky, pihaknya tengah mengkaji aturan yang membolehkan menggunakan anggaran untuk membantu para korban pendemi ini di Provinsi Jambi. "Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada inovasi ataupun terobosan dari DPRD Provinsi Jambi untuk meringankan beban masyarakat dalam penanganan Covid 19 ini," harapnya.
Anggota DPRD Provinsi Jambi, Evi Suherman mengatakan sejauh ini dirinya tidak melihat langkah nyata yang dilakukan perusahaan-perusahaan besar dalam meringankan beban Jambi menghadapi bencana Covid-19. "Saya melihat tidak ada sama sekali kontribusinya. Artinya tidak begitu peduli apa yang dilakukan pemerintah. Mereka seperti berpangku tangan," kata Ketua Fraksi PPP-Berkarya ini.
Evi menegaskan, prilaku perusahaan-perusahaan di bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah ini harus jadi perhatian serius pemerintah pusat maupun daerah dalam memberikan perizinan.
"Ini harus jadi perhatian, seperti perizinan perkebunan kelapa sawit, pabrik karet dan pabrik lainnya," sebutnya.
"Saya melihat tidak ada keseriusannya, tidak ada niat. Hengkang saja dari Jambi jika tidak ada kontribusinya," tegasnya. Kedepan kata Evi, pihaknya akan merekomendasi ke pemerintah daerah agar lebih hati-hati memberi investor yang ada di Jambi. "Jangan sampai investor masuk, tapi tidak ada kontribusi di saat kejadian seperti saat ini," sebutnya.(fey)
