JAMBIPRIMA.COM, JAMBI - DPRD Kota Jambi mengelar Rapat Paripurna dalam rangka memeringati Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Batuah ke 621 tahun dan HUT Pemerintah Kota Jambi ke 76. Parupurna yang berlangsung di gedung DPRD Kota Jambi itu dilaksankan pada Sabtu, (28/5).
Paripurna tersebut dihadiri oleh Gubernur Jambi Al Haris beserta Istri, Anggota DPR RI Dapil Provinsi Jambi Hasbi Ansori, Anggota DPD RI Ria Mayang Sari, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto, Kapolda Jambi, Korem Jambi, Kejati Jambi, Pengadilan Tinggi Jambi, Rektor se Provinsi Jambi, Walikota Jambi Syarif Fasha, Wakil Walikota Jambi Maulana, serta undangan lainnya.
Dalam rapat tersebut juga dibacakan Prestasi yang diraih oleh Pemerintah Kota Jambi salah satunya yakni Penghargaan Pengurangan sampah tahun 2020, penghargaan Reformasi demokrasi, Penghargaan 10 kota terbaik, Penghargaan Pembangunan Daerah, Penghargaan Kota Layak Anak.
Kemudian juga, Walikota Jambi Syarif Fasha singgung Gubernur provinsi Jambi Al Haris terkait banjir yang melanda Kota Jambi yang sering terjadi, namun banyak aliran air yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi perlu penanganan
"Memang permasalahannya banyak sekali dan bukan kewenangan Pemkot Jambi tapi itu merupakan kewenangan pihak Balai dan kewenangan Pemprov Jambi," katanya.
Fasha mengatakan, terdapat 34 titik banjir termasuk jalan depan kuburan Cina yang merupakan kewenangan provinsi dan di lokasi berbeda terdapat 62 KM parit sekunder dan primer masih dalam kondisi tanah yang perlu penanganan.
"Jadi ada kewenangan masing-masing, bukan Pemkot tidak mau serius menangani banjir tetapi ada kewenangannya, kita tidak bisa menangani kewenangan provinsi dan pihak balai, nanti dianggap fiktif," katanya.
Di tempat yang sama, Ketua DPRD Kota Jambi, Putra Absor Hasibuan menekankan, curah hujan beberapa waktu lalu yang sangat lebat mengakibatkan banjir di beberapa titik di Kota Jambi.
"Kami minta kepada Gubernur Jambi dan Wali Kota Jambi, apabila itu ranah provinsi maka kita minta supaya di anggarkan perencanaan di APBDP di 2022 agar di laksanakan di 2023," kata Absor.
Apabila itu wilayah Kota Jambi, maka DPRD Kota Jambi akan menganggarkan di APBDP ini supaya masyarakat bisa merasakan jangan ada terjadi banjir lagi. "Mudah-mudahan ini cepat di respon agar di 2023 ini dapat di laksanakan," pungkasnya. (CR01)
