JAMBIPRIMA.COM,JAMBI – Pemerintah Kota Jambi mentargetkan angka stunting di Kota Jambi menjadi 9 persen tahun 2023. Angka itu turun 2 persen dari Desember 2022 yang angkanya masih 11 persen.
Kepala DPPKB Kota Jambi, Irawati Sukandar mengatakan, angka kasus stunting di Kota Jambi memang signifikan menurun. Di mana pada bulan Februari 2022 ada 813 kasus stunting dan di akhiri tahun 2022 turun menjadi 513 kasus stunting.
Pada tahun 2023 ini pihaknya ditargetkan untuk menurunkan angka stunting di Kota Jambi menjadi 9 persen.
"Untuk percepatan penurunan stunting di Kota Jambi menjadi 9 persen," sebutnya Senin (2/1).
Ira menerangkan, pada tahun 2022 lalu angka kasus stunting Kota Jambi sebesar 11 persen dan diharapkan turun di tahun 2023 menjadi 9 persen.
Beberapa langkah yang telah dilakukan, dikatakan Ira salah satunya melalui program bedah rumah melalui Dinas PUPR Kota Jambi untuk meningkatkan taraf hidup keluarga.
"Selain itu Bantuan BPJS (Jambi Bugar), pemberian makanan tambahan hingga program bapak ibu asuh bagi anak stunting," jelasnya.
Ia menambahkan, jika dilihat dari data kondisi keluarga beresiko stunting, maka kasus terbanyak ditemukan di kecamatan Alambarajo dengan 1.256 keluarga. Jelutjng 1.134 keluarga, Jambi Timur diatas 900 keluarga.
"Terendah itu Paal Merah 176 keluarga beresiko stunting dan Kota Baru 183 keluarga dengan resiko stunting.
Sementara untuk balita stunting berdasarkan data pada Agustus lalu, Kecamatan Jelutung terdapat 158 kasus.
"Paling sedikit Pelayangan 7 kasus," katanya.
Sebelumnya, evaluasi atau audit stunting dilakukan sebagai bentuk penguatan program pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Jambi, guna memantapkan intervensi ke kemudian hari.
"Setiap program sudah dijalankan perlu dievaluasi, sejauh mana tingkat keefektifannya terhadap sasaran, sekaligus melihat apa kendala dihadapi dalam pelaksanaan program," kata Wakil Wali Kota Jambi, Maulana, saat menjadi pemateri pada kegiatan evaluasi audit stunting semester II di Kota Jambi beberapa waktu lalu.
Menurut dia, untuk menurunkan prevalensi stunting harus dilaksanakan secara simultan dan terintegrasi dengan sejumlah program yang berkaitan dengan masing-masing OPD.
Sehingga upaya percepatan penanganan tersebut dapat tercapai sesuai harapan.
“Setiap kelurahan dari setiap penimbangan yang dilakukan oleh kawan-kawan Puskesmas melalui Posyandu atau lainnya. Di bulan Februari 31.000 ribu lebih bayi yang kita timbang, dan Agustus kemarin 24.000 ribu,” kata dia.
“Dari jumlah itu angka yang masuk kategori pendek dan sangat pendek itu sekitar 2 persen lebih. Ini menjadi perhatian untuk melihat data by name by address,” terang Maulana.
Untuk itu lanjutnya, pemerintah menggandeng pihak dokter spesialis anak, psikolog dan juga ahli gizi untuk memecahkan masalah stunting ini.
“Problem atau masalahnya berbeda–beda. Ini yang harus kita pecahkan. Ada problem balitanya masalah gizi, kemudian kondisi sanitasi, ada juga yang ibunya diet ketat, hingga persoalan keluarga,” katanya.
Tahun 2023 kata Maulana, seluruh balita yang ada di Kota Jambi harus dilakukan penimbangan. Hal itu guna melihat data pasti jumlah anak yang mengalami stunting di Kota Jambi.
“Sehingga kedepan intervensinya sudah fokus. Program akan disusun berdasarkan data yang sudah didapatkan, kita juga sudah menjalankan delapan aksi yang diinstruksikan oleh pusat,” jelasnya.
Oleh karena itu, lanjut dia, dibutuhkan kolaborasi lintas sektor, baik pemerintah daerah, instansi vertikal dan organisasi pemangku kepentingan serta masyarakat umum.
"Selain intervensi program teknis, sosialisasi dan edukasi harus masif dilakukan dalam berbagai pertemuan," ujarnya. (Ahmad)
