Satpol PP Kota Jambi Kumpulkan Bukti Kasus Pelanggaran PT SAS

JAMBIPRIMA.COM, JAMBI - Kabar mengenai pelanggaran aktivitas yang dilakukan oleh PT Sinar Anugerah Sukses (SAS) di Kota Jambi kembali mencuat. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jambi telah mengambil langkah untuk mengumpulkan bukti yang cukup kuat guna menjerat para pelaku yang terlibat dalam kasus ini.

Kasat Pol PP Kota Jambi, Feriadi, mengungkapkan bahwa hingga saat ini, pihaknya baru berhasil mengumpulkan satu alat bukti, yakni keterangan dari masyarakat sekitar. PT SAS dikenal telah merencanakan pembangunan stockpile dan pelabuhan batu bara di wilayah Aurduri, Kelurahan Aur Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi.

"Kami masih membutuhkan keterangan ahli lainnya, karena saat ini baru ada satu alat bukti," ujar Feriadi dalam pernyataannya, Selasa (5/9/2023).

Satpol PP Kota Jambi berencana untuk meminta keterangan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Dinas PUPR, bagian Tata Ruang, dan pihak lain yang terkait. Selain itu, pihak terkait dengan lingkungan hidup juga akan dimintai keterangan, terutama terkait sungai yang ditimbun atau masalah lingkungan lainnya.

Feriadi menambahkan, jika memang pemeriksaan ini melibatkan kewenangan di tingkat provinsi, mereka akan segera berkoordinasi. Namun, saat ini kewenangan mereka terbatas pada wilayah objek yang bersangkutan.

Pemeriksaan ini akan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku, baik Perda Kota Jambi maupun Perda Provinsi Jambi. Namun, hingga saat ini belum ada tersangka yang dapat ditetapkan karena baru ada satu alat bukti.

Feriadi menegaskan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh PT SAS telah melanggar Perda Nomor 47 tahun 2022 tentang ketertiban umum (trantibum). Oleh karena itu, pihak Satpol PP telah memberikan sanksi administrasi dan teguran kepada PT SAS. Lokasi tersebut juga masih diawasi dengan ketat oleh Satpol PP, dan masih dipasangi Police Line.

Kasus pelanggaran aktivitas PT SAS terus menjadi sorotan dan akan terus dipantau perkembangannya oleh otoritas yang berwenang.***