Dianggarkan Rp800 Juta Oleh Pemkab Tebo, 40 Unit PRTLH Tahun 2025 Belum Ditetapkan

JAMBIPRIMA.COM,TEBO - Pemkab Tebo Provinsi Jambi tahun 2025 ini mengalokasikan anggaran untuk perbaikan rumah tidak layak huni (PRTLH) bagi masyarakat yang tidak mampu melalui APBD 2025 sebesar Rp800 juta, "ungkap kepala dinas (Kadis) perumahan, kawasan dan permukiman melalui Kabid kawasan permukiman, Sainusi.

" Iya alokasi yang di sediakan sebesar Rp800 juta itu untuk 40 PRTLH, setiap unit mendapat dana perbaikan sebesar Rp20,"katanya lagi, Rabu 30 Juli 2025.

Sainusi menjelaskan, sistem untuk pelaksanaannya kita telah membetuk tim kerjasama dengan fasilitator lapangan dan koordinator Kabupaten, berdasarkan permohonan masyarakat yang diajukan ke Disperkim yang akan di verifikasi apakah usulan masuk dalam data science yang terdiri dari desil-desil/kelompok terendah berdasarkan kesejahteraan.

" Lanjut Sainusi, yang kami utamakan, menurut dari dinas sosial mereka hanya menggunakan data sampai Desil 5 tapi datanya masih campur antara yang mampu dan tidak mampu, sementara target kita yang bisa di verifikasi sampai Desil 4 atau kategori orang-orang tidak mampu, sedangkan Desil 1 adalah kemiskinan ekstrem," ucapnya.

Lantaran kesulitan data, pelaksanaan pengerjaan belum bisa di lakukan, kita sudah koordinasi dengan pihak Dinsos meminta data warga kurang mampu justru diarahkan ke badan pusat statistik (BPS) Kab Tebo yang berhak mengeluarkan data menurut peraturan menteri.

Setelah kami berkoordinasi dengan BPS, terkait permintaan data warga kurang mampu ternyata mereka tidak punya. Namun kami tetap mohon kepada BPS untuk dapat memberikan data yang kita minta agar bisa di verifikasi untuk program PRTLH ini," jelas Sainusi.

" Sulitnya data warga kurang mampu maka penetapan PRTLH masih menunggu dari BPS, Sainusi juga menegaskan data yang ada saat ini harus kita evaluasi dulu apa betul masyarakat kurang mampu.

Selain itu Sainusi menambahkan, bahwa di Kab Tebo terdapat 129 desa, sementara anggaran yang tersedia untuk PRTLH cuma 40 unit, disitulah kita kesulitan untuk memenuhi permohonan masyarakat, namun saya berharapa tahun berikutnya pemerintah bisa menambah dari yang sudah ada saat ini,"ujarnya. (ARD)