Pendataan Koperasi Bermasalah di Tebo Terkendala Anggaran dan Armada

JAMBIPRIMA.COM, TEBO – Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disprindagkop & UKM) Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, mengakui masih menghadapi berbagai kendala dalam melakukan pendataan dan evaluasi terhadap koperasi yang tidak sehat di wilayah tersebut.

Kepala Dinas Perindagkop & UKM Kabupaten Tebo melalui Kepala Bidang Koperasi, Iswandi, mengungkapkan bahwa jumlah koperasi yang perlu dievaluasi cukup banyak, mulai dari koperasi simpan pinjam hingga koperasi sektor pertanian dan perkebunan. Namun, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi hambatan utama dalam proses pendataan tersebut.

“Untuk melakukan evaluasi dan pendataan koperasi yang tidak sehat sebenarnya cukup banyak. Namun kami menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan kendaraan operasional, anggaran, hingga sumber daya manusia,” ujar Iswandi, Jumat (17/4/2026).

Ia menjelaskan, kegiatan pendataan koperasi lebih banyak dilakukan di lapangan dibandingkan di kantor. Hal ini membuat kebutuhan akan mobilitas menjadi sangat penting. Sayangnya, keterbatasan armada seringkali menghambat tim dalam menjangkau lokasi koperasi yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Tebo.

Menurutnya, ketika tidak didatangi, pengurus koperasi cenderung pasif. Namun saat dilakukan kunjungan langsung, mereka justru aktif bertanya dan membutuhkan pembinaan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya kehadiran langsung dari pihak dinas untuk memastikan kondisi koperasi secara faktual.

“Kalau tidak kita datangi, mereka cenderung cuek. Tapi begitu kita turun, mereka banyak bertanya dan butuh arahan. Masalahnya, saat ingin turun ke lapangan, kendaraan operasional sering tidak tersedia,” jelasnya.

Lebih lanjut, Iswandi menegaskan bahwa pihaknya masih berhati-hati dalam menyampaikan data koperasi yang dikategorikan tidak sehat. Pasalnya, beberapa koperasi masih berproses, seperti melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) atau sedang melakukan pelaporan administrasi.

“Kami perlu waktu untuk memastikan data yang valid. Bisa saja ada koperasi yang sedang berbenah, seperti melaksanakan RAT. Jadi belum bisa kami sampaikan secara detail saat ini,” tambahnya.

Sebelumnya, desakan untuk melakukan evaluasi dan pendataan koperasi ini disampaikan oleh Fraksi Partai Demokrat dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Tebo pada Senin (13/4/2026). Dalam pandangan akhir fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tebo Tahun Anggaran 2025, mereka menekankan pentingnya pembenahan sektor koperasi sebagai bagian dari penguatan ekonomi masyarakat.

Pemerintah daerah diharapkan dapat segera mengatasi kendala yang ada, agar proses pendataan dan pembinaan koperasi dapat berjalan optimal serta mampu meningkatkan kualitas dan kesehatan koperasi di Kabupaten Tebo. (DVD)