PHK Capai 15 Ribu Orang dalam 4 Bulan, Jawa Barat Jadi Wilayah Paling Terdampak

JAMBIPRIMA.COM, JAKARTA – Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masih membayangi sektor ketenagakerjaan nasional pada awal 2026. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat sebanyak 15.425 pekerja kehilangan pekerjaan sepanjang Januari hingga April tahun ini.

Data yang dihimpun melalui Satu Data Ketenagakerjaan menunjukkan, angka PHK tertinggi terjadi pada Februari 2026 dengan jumlah 6.610 orang. Sementara pada Januari tercatat 5.424 orang, Maret 2.863 orang, dan April sebanyak 528 orang.

Kemnaker mengungkapkan, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah pekerja terdampak PHK paling tinggi dibanding daerah lain di Indonesia.

“Tenaga kerja ter-PHK pada periode ini paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Barat yaitu sekitar 21,65% dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan,” bunyi pernyataan Kemnaker dalam data tersebut, dikutip pada Minggu (10/5/2026).

Secara keseluruhan, jumlah pekerja yang terkena PHK di Jawa Barat mencapai 3.339 orang selama empat bulan pertama 2026. Setelah itu disusul Kalimantan Selatan dengan 1.581 pekerja, kemudian Banten sebanyak 1.536 orang.

Jawa Timur dan Kalimantan Timur juga masuk dalam lima besar wilayah dengan angka PHK tertinggi. Masing-masing mencatat 1.367 orang dan 1.237 orang terdampak PHK.

Sementara DKI Jakarta mencatat 1.140 pekerja kehilangan pekerjaan. Di sisi lain, Papua Barat menjadi provinsi dengan jumlah PHK paling sedikit, yakni hanya 9 orang.

Kemnaker menjelaskan, data tersebut hanya mencakup pekerja yang terdaftar sebagai peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Sedangkan pekerja yang mengundurkan diri, pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia tidak masuk dalam kategori tersebut.

Ketentuan itu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2025.

Selain itu, pekerja yang mengalami PHK masih diberikan kesempatan melaporkan status dan mengajukan klaim JKP melalui aplikasi resmi paling lambat enam bulan sejak tanggal PHK. Karena itu, jumlah pekerja terdampak PHK masih dapat berubah seiring adanya laporan baru yang masuk ke Kemnaker. (Sab)