PKS Ingatkan Pemerintah Jangan Bebani Rakyat dalam Rencana Kenaikan HET MinyaKita

JAMBIPRIMA.COM, JAKARTA — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Askweni, mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait rencana kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng rakyat MinyaKita.

Menurut dia, kebijakan penyesuaian harga kebutuhan pokok harus mempertimbangkan kondisi daya beli masyarakat yang hingga kini masih menghadapi berbagai tantangan ekonomi. MinyaKita, kata Askweni, sejak awal dihadirkan sebagai instrumen pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga minyak goreng bagi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.

Karena itu, ia menilai setiap perubahan harga perlu didasarkan pada kajian yang matang serta dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan beban tambahan bagi masyarakat.

Askweni mengakui pemerintah menghadapi berbagai pertimbangan dalam menentukan harga minyak goreng rakyat, termasuk adanya kenaikan harga crude palm oil (CPO) dan faktor biaya produksi lainnya. Namun, menurutnya, perlindungan terhadap konsumen harus tetap menjadi prioritas dalam setiap kebijakan yang diambil.

Selain persoalan harga, ia menyoroti pentingnya penguatan pengawasan distribusi MinyaKita di lapangan. Selama ini, kata dia, persoalan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan harga, tetapi juga ketersediaan barang dan praktik penjualan yang melebihi HET yang telah ditetapkan pemerintah.

Ia menilai pemerintah perlu memastikan pasokan MinyaKita tersedia secara merata di berbagai daerah sehingga masyarakat dapat memperoleh minyak goreng rakyat dengan harga yang sesuai ketentuan.

Lebih lanjut, Askweni mendorong pemerintah untuk mengkaji sejumlah alternatif sebelum memutuskan kenaikan HET, seperti meningkatkan efisiensi rantai distribusi, memperkuat pengawasan, serta mengevaluasi mekanisme subsidi dan kewajiban pasokan domestik yang berkaitan dengan minyak goreng rakyat.

Menurut dia, langkah-langkah tersebut dapat menjadi opsi untuk menjaga keseimbangan antara keberlangsungan industri dan perlindungan terhadap konsumen tanpa harus membebankan seluruh kenaikan biaya kepada masyarakat.

Askweni berharap keputusan yang nantinya diambil pemerintah benar-benar memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat secara menyeluruh sehingga kebutuhan pokok tetap terjangkau dan daya beli rakyat dapat terjaga.

“Yang paling penting adalah bagaimana negara hadir menjaga keseimbangan antara keberlanjutan industri dan perlindungan konsumen. Jangan sampai rakyat menjadi pihak yang paling menanggung dampak dari setiap penyesuaian kebijakan,” kata Askweni. (Rhm)