PKS Soroti Lonjakan PHK, Minta Perlindungan Pekerja Diperkuat

JAMBIPRIMA.COM, JAKARTA – Meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang tahun 2026 menjadi perhatian kalangan legislatif. Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, meminta pemerintah, dunia usaha, dan pekerja memperkuat kolaborasi untuk menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang semakin kompleks.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, hingga Mei 2026 sebanyak 23.470 pekerja tercatat mengalami PHK dan terdaftar sebagai peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

“Angka ini harus menjadi perhatian serius semua pihak. Di balik setiap angka PHK, ada keluarga yang kehilangan sumber penghasilan dan menghadapi ketidakpastian ekonomi,” ujar Netty dalam keterangannya, Senin (8/6).

Netty menilai langkah Kementerian Ketenagakerjaan yang melakukan inspeksi lapangan patut diapresiasi. Menurutnya, pengawasan diperlukan untuk menindaklanjuti laporan terkait PHK, dugaan pelanggaran prosedur ketenagakerjaan, hingga praktik pemberangusan serikat pekerja.

Ia menegaskan bahwa proses PHK harus dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta tetap menjamin hak-hak pekerja.

“Setiap pekerja berhak mendapatkan perlakuan yang adil. Jika terjadi PHK, hak normatif pekerja harus dipenuhi dan prosesnya harus sesuai ketentuan perundang-undangan,” tegasnya.

Selain pengawasan, Netty menyoroti pentingnya optimalisasi program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Menurutnya, program tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sementara bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga harus mampu membantu mereka kembali memasuki pasar kerja.

“Program JKP harus benar-benar menjadi jembatan agar pekerja dapat kembali masuk ke dunia kerja melalui pelatihan, peningkatan kompetensi, dan akses informasi pasar kerja yang lebih efektif,” ujarnya.

Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan Masyarakat Rentan dan Disabilitas itu juga mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia di tengah perubahan kebutuhan dunia kerja. Ia mendorong pekerja untuk memanfaatkan berbagai program pelatihan yang tersedia guna meningkatkan daya saing.

“Pekerja juga perlu memanfaatkan berbagai program pelatihan dan peningkatan kapasitas yang disediakan pemerintah maupun dunia usaha. Kompetensi yang kuat akan meningkatkan daya saing dan memperluas peluang kerja,” katanya.

Di sisi lain, Netty meminta pelaku usaha tetap mengedepankan tanggung jawab sosial dan prinsip keadilan dalam mengambil kebijakan ketenagakerjaan, terutama di tengah tekanan ekonomi yang dihadapi sejumlah sektor usaha.

“Keberlanjutan usaha memang penting, tetapi perlindungan terhadap pekerja juga harus menjadi perhatian. Hubungan industrial yang sehat hanya dapat terwujud jika kepentingan pekerja dan dunia usaha berjalan seimbang,” ujarnya.

Ia juga mendorong percepatan pembahasan regulasi ketenagakerjaan yang mampu memberikan kepastian hukum bagi pekerja sekaligus mendukung iklim investasi yang kondusif.

“Kita membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menghadapi tantangan ekonomi saat ini. Buruh sejahtera, usaha berkembang, dan ekonomi nasional tumbuh harus menjadi tujuan bersama,” pungkasnya. (Rhm)