Dialog Publik Pengelolaan Sampah di Kota Jambi Tampung Berbagai Masukan Masyarakat

JAMBIPRIMA.COM, JAMBI – Persoalan sampah kembali menjadi perhatian berbagai kalangan di Kota Jambi. Untuk menjaring masukan dari masyarakat, Pemerintah Kota Jambi menggelar Dialog Publik Pengelolaan Sampah di Aula Griya Mayang, Sabtu (13/6/2026).

Kegiatan tersebut menjadi ruang diskusi terbuka yang mempertemukan berbagai unsur masyarakat guna membahas kebijakan pengelolaan sampah yang tengah diterapkan. Forum ini juga dirancang untuk menampung kritik, saran, serta berbagai pandangan terhadap sistem yang sedang berjalan.

Sejumlah tokoh hadir dalam kegiatan tersebut, mulai dari kalangan akademisi, profesor, media massa, tokoh masyarakat, hingga perwakilan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Prof. Dr. H. Kasful Anwar, M.Pd., dalam kesempatan itu menegaskan bahwa pengelolaan sampah tidak dapat dibebankan kepada pemerintah semata. Menurutnya, persoalan sampah merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

Ia mendorong lahirnya kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, akademisi, masyarakat, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

"Persoalan sampah membutuhkan keterlibatan semua pihak. Kolaborasi menjadi kunci untuk menghadirkan solusi yang berkelanjutan," ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Jambi, Dr. dr. Maulana, M.K.M., menjelaskan bahwa sistem pengelolaan sampah yang selama ini diterapkan merupakan warisan konsep lama yang dibangun ketika jumlah penduduk Kota Jambi masih sekitar 400 ribu jiwa pada 2006.

Menurut Maulana, kondisi Kota Jambi saat ini telah mengalami banyak perubahan. Pertumbuhan penduduk dan meningkatnya aktivitas ekonomi menyebabkan kebutuhan terhadap layanan kebersihan semakin tinggi.

Selain itu, perkembangan layanan antar makanan dan jasa pengiriman paket turut berkontribusi terhadap peningkatan volume sampah perkotaan. Karena itu, sistem yang ada dinilai perlu dievaluasi dan disesuaikan dengan kondisi terkini.

"Pada masanya mungkin tepat. Tetapi sekarang kondisinya berbeda. Penduduk bertambah, aktivitas ekonomi meningkat, layanan antar makanan dan paket berkembang pesat. Sistem lama tentu harus dievaluasi," kata Maulana.

Ia menegaskan bahwa perubahan kebijakan yang dilakukan merupakan upaya pemerintah untuk menyesuaikan sistem pengelolaan sampah dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

Terkait penggunaan becak motor atau bentor untuk pengangkutan sampah, Maulana menyebut sarana tersebut bukanlah kebijakan baru. Namun, pemerintah melakukan perubahan pada konsep pengelolaannya dengan mendorong bentor dimiliki dan dikelola langsung oleh masyarakat.

"Bentor sudah lama ada. Yang saya ubah adalah konsepnya menjadi milik dan dikelola masyarakat. Ini gerakan moral bersama, bukan hanya tugas pemerintah," tegasnya. (Rhm)