JAMBIPRIMA.COM, JAMBI – Zulherizal resmi menjabat sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jambi setelah dikukuhkan Gubernur Jambi Al Haris di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Selasa (23/6/2026).
Pengukuhan tersebut menandai dimulainya tugas Zulherizal menggantikan Mardiyanto Arif Rakhmadi dalam mengawal tata kelola pemerintahan, pengawasan keuangan, serta mendukung keberhasilan program pembangunan di Provinsi Jambi.
Gubernur Al Haris dalam sambutannya menegaskan bahwa BPKP memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah daerah, tidak hanya dalam pengawasan, tetapi juga memberikan kajian, analisis, dan rekomendasi terhadap berbagai kebijakan pembangunan.
Menurut Al Haris, keberadaan BPKP sangat dibutuhkan untuk memastikan program pemerintah berjalan efektif, efisien, tepat sasaran, serta terhindar dari potensi penyimpangan yang dapat merugikan negara.
“Kita perlu merapatkan barisan mengawal program pusat di daerah agar tepat sasaran, efektif, dan efisien. Keuangan yang masuk ke Jambi merupakan tanggung jawab bersama untuk diawasi,” kata Al Haris.
Ia juga berharap di bawah kepemimpinan Zulherizal, sinergi antara BPKP dan pemerintah daerah semakin kuat dalam mendukung pembangunan serta pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan.
Al Haris mengungkapkan, selama ini hasil kajian dan rekomendasi BPKP kerap menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam mengambil keputusan strategis.
“Sering saya meminta BPKP melakukan kajian terhadap suatu kebijakan sebelum diterapkan. Hasil analisis dan rekomendasi yang diberikan sangat membantu dalam pengambilan keputusan,” ujarnya.
Selain itu, gubernur meminta BPKP terus responsif terhadap berbagai indikasi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran agar dapat segera dilakukan langkah perbaikan dan pencegahan kerugian negara.
Dengan amanah baru yang diemban, Zulherizal diharapkan mampu melanjutkan dan memperkuat fungsi pengawasan intern pemerintah, sekaligus menjadi mitra strategis bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat Jambi.
Acara pengukuhan turut dihadiri unsur Forkopimda Provinsi Jambi, para bupati dan wali kota, pimpinan instansi vertikal, pejabat BPKP, kepala OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, serta sejumlah tamu undangan lainnya. (Rhm)
Jalan TMMD Tebo Belum Jadi Aset Daerah, Pengajuan PT Montd'Or Oil Mandek
BPK Soroti Genset Rp548 Juta di Setda Tebo, Inspektorat Beri Penjelasan
Rektor UIN STS Jambi Jadi Penguji Eksternal Sidang Doktor di Unja
Korps Raport TMT 1 Juli 2026, Puluhan Personel Polres Muaro Jambi Naik Pangkat
Hari Bhayangkara ke-80, Polda Jambi Perkuat Komitmen Pelayanan dan Pengabdian kepada Masyarakat
Capaian IKD Tebo Baru 9,46 Persen, Dukcapil Akui Target 30 Persen Masih Berat
Pertashop Berguguran! Penjualan Pertamax Anjlok 60 Persen, Ratusan Gerai Tutup