Bupati Merangin Soroti Ketimpangan Sebaran Guru, Sekolah di Pelosok Kekurangan PNS

JAMBIPRIMA.COM, MERANGIN - Bupati Merangin M. Syukur menyoroti persoalan pemerataan tenaga pendidik di wilayahnya. Menurutnya, masih terjadi ketimpangan distribusi guru karena sebagian besar memilih bertugas di kawasan perkotaan, sementara sekolah di daerah terpencil justru kekurangan guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Hal itu disampaikan M. Syukur saat menghadiri kegiatan Subuh Keliling (Subling) Pemerintah Kabupaten Merangin di Masjid Baitussalam, Jumat (10/7). Kegiatan tersebut juga dihadiri Sekretaris Daerah Zulhifni serta para kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Dalam kesempatan itu, Bupati menjelaskan salah satu tantangan terbesar di sektor pendidikan adalah minimnya tenaga pendidik PNS di sejumlah kecamatan yang berada jauh dari pusat pemerintahan. Akibatnya, kualitas layanan pendidikan di wilayah tersebut dinilai belum merata.

Ia mencontohkan sejumlah daerah seperti Kecamatan Jangkat dan Tabir Timur yang hingga kini masih kekurangan guru PNS definitif, termasuk kepala sekolah definitif. Kondisi tersebut dinilai harus segera dibenahi agar seluruh peserta didik memperoleh layanan pendidikan yang sama.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Merangin akan melakukan pemerataan penempatan guru sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah itu dilakukan berdasarkan regulasi pemerintah pusat dan tidak akan dipengaruhi oleh tekanan dari pihak mana pun.

Selain melakukan pemerataan guru, Pemkab Merangin juga akan menerapkan rotasi terhadap kepala sekolah yang telah menjabat selama dua periode. Kebijakan itu dilakukan sebagai bagian dari penyegaran organisasi sekaligus mendorong peningkatan kinerja dan kualitas kepemimpinan di lingkungan sekolah.

Bupati menegaskan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pendidikan agar pelayanan pendidikan di seluruh wilayah Merangin dapat berjalan lebih optimal.

"Persoalan kita hari ini, banyak guru-guru kita yang enggan ditempatkan jauh dari pusat kota. Ketika dipindahkan ke pelosok, muncul protes. Padahal saat disumpah menjadi pegawai negeri, mereka telah berjanji siap ditempatkan di mana saja," tegasnya. (Sab)