INAKOR-Gempur Kritik DPRD Bungo Belum Gelar RDP Dugaan Pemukulan Warga oleh Karyawan PT KIM

o - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) INAKOR bersama Organisasi Masyarakat (Ormas) Gempur mengkritik DPRD Kabupaten Bungo yang hingga kini belum menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dugaan pemukulan warga oleh karyawan PT KIM.

Kedua organisasi tersebut menilai belum dilaksanakannya RDP menunjukkan lemahnya komitmen DPRD Bungo dalam menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

Ketua DPW INAKOR Jambi, Fahlefi, mengatakan kasus dugaan pemukulan tersebut telah menjadi perhatian publik. Namun, menurutnya, RDP yang sebelumnya dijanjikan DPRD belum juga terlaksana.

“Kasus dugaan pemukulan ini sudah mencuat ke publik, namun DPRD seolah menutup mata. RDP yang dijanjikan tak kunjung dilaksanakan, padahal masyarakat menunggu kejelasan,” tegas Fahlefi Ketua DPW INAKOR Jambi kepada media ini pada Senin (14/09/2026).

Ketua Ormas Gempur, Alfindo Mistakim, turut menyoroti keterlambatan pelaksanaan RDP tersebut. Ia menilai kondisi itu dapat berdampak terhadap kepercayaan masyarakat kepada lembaga legislatif maupun proses penegakan hukum.

INAKOR dan Gempur meminta DPRD Bungo segera menghadirkan manajemen PT KIM, aparat penegak hukum, serta perwakilan warga dalam RDP. Mereka berharap forum tersebut tidak berhenti pada pembahasan semata, tetapi menghasilkan langkah konkret.

“RDP bukan sekadar agenda, tetapi wujud nyata keberpihakan DPRD kepada masyarakat,” ujar Mustakim.

Kedua organisasi juga mendesak DPRD Bungo menghasilkan rekomendasi tegas yang dapat memastikan perlindungan warga dari segala bentuk kekerasan. Mereka meminta DPRD menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dalam menjalankan fungsi pengawasan.

“Jangan menunda-nunda, jika belum ada juga kejelasan kita akan gelar aksi selanjutnya ! buktikan jika DPRD benar-benar bekerja untuk rakyat,” tutup pernyataan bersama kedua organisasi.

Sementara itu, Pimpinan DPRD Bungo Muhammad Adani, S.H., M.Kn, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, mengatakan pihaknya akan kembali mengoordinasikan pelaksanaan RDP di kantor DPRD Bungo.

RDP tersebut sebelumnya menjadi salah satu tuntutan dalam aksi masyarakat pada Rabu (02/09/2026) lalu.

“Oh siap, saat ini kami masih dalam proses pembahasan APBDP nanti di koordinasikan kembali,” jelasnya singkat. (sab)