RDPU Dugaan Kekerasan Warga Jujuhan di Area PT KIM Berujung Damai

JAMBIPRIMA.COM, BUNGO - Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait dugaan kekerasan terhadap warga Jujuhan, Kabupaten Bungo, Jambi, di area tambang batubara PT KIM digelar di Gedung DPRD Bungo, Selasa (6/10/2026). Forum tersebut menghadirkan LSM INAKOR dan Ormas Gempur.

RDPU turut dihadiri perwakilan PT KIM, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta pihak DPRD Bungo. Dalam forum tersebut terungkap warga yang sebelumnya melaporkan dugaan pemukulan oleh karyawan PT KIM telah menempuh proses mediasi di Polsek Jujuhan.

Hasil mediasi menyepakati kedua belah pihak berdamai. Laporan resmi yang sebelumnya diajukan juga telah dicabut.

Meski persoalan tersebut telah diselesaikan melalui jalur damai, INAKOR dan Gempur menilai RDPU tetap penting sebagai ruang transparansi dan klarifikasi kepada publik.

Kedua organisasi tersebut juga meminta DPRD Bungo menjalankan fungsi pengawasan agar tidak terjadi intimidasi terhadap masyarakat di kemudian hari. Perusahaan juga didorong untuk lebih memperhatikan aspek sosial dan kemanusiaan dalam menjalankan aktivitas di sekitar wilayah tambang.

Ketua INAKOR Fahlefi meminta DPRD Bungo tidak hanya menjadi lembaga yang menerima aspirasi, tetapi juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat.

“DPRD Bungo harus menjalankan fungsinya sebagai pengawasan serta penyambung aspirasi dari masyarakat, jangan hanya berdiam diri melihat ketidakadilan yang dialami masyarakat Bungo,” ujar Fahlefi.

Sementara itu, Ketua Ormas Gempur Mustakim menyoroti persoalan yang sempat viral terkait dugaan pemukulan terhadap seorang emak-emak di kawasan PT KIM.

Dalam RDPU, Mustakim meminta pihak perusahaan menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas kegaduhan yang terjadi. Ia juga berharap kejadian serupa tidak kembali terjadi dan PT KIM lebih peduli terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.

Ketua DPRD Bungo Muhammad Adani, SH, MKn mengatakan pihak legislatif akan terus mengawasi dinamika hubungan antara perusahaan dan masyarakat.

“ Kami berharap perdamaian ini menjadi titik balik agar tidak ada lagi gesekan di lapangan,” ujar Adani.

Adani berharap penyelesaian melalui jalur damai dapat membuat masyarakat Jujuhan kembali beraktivitas dengan tenang. Di sisi lain, PT KIM diminta meningkatkan komunikasi serta tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar.

“Kami tekankan pihak perusahaan lebih mengedepankan sosialitas, jangan ada lagi kekerasan,” tutupnya. (sab)