Pemkot Jambi Perkuat Koordinasi Lintas Sektor untuk Tekan Kemiskinan

JAMBIPRIMA.COM,  JAMBI – Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mempercepat penanganan kemiskinan dan pengangguran. Langkah ini dilakukan melalui sinkronisasi data, optimalisasi program bantuan sosial, serta peningkatan ketepatan sasaran penerima manfaat.

Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A., menegaskan pentingnya koordinasi antarlembaga dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Jambi yang berlangsung pada Selasa (20/10/2026).

Rakor tersebut melibatkan sejumlah perangkat daerah dan pemangku kepentingan lintas sektor, di antaranya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Perum Bulog, Badan Pusat Statistik (BPS), serta unsur kecamatan dan kelurahan se-Kota Jambi.

Dalam arahannya, Diza menekankan bahwa penggunaan data yang valid dan terintegrasi menjadi salah satu kunci keberhasilan program pengentasan kemiskinan. Menurutnya, sinkronisasi data pemerintah kota dengan BPS dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) diperlukan untuk memastikan bantuan dan program pemberdayaan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Ia juga meminta agar program penanganan kemiskinan dilaksanakan berdasarkan pemetaan kebutuhan masyarakat secara terukur, dengan target yang jelas dan selaras dengan sasaran pembangunan daerah pada 2027.

Penurunan Kemiskinan dan Penguatan Program Sosial

Berdasarkan pemetaan data Dinas Sosial Kota Jambi, alokasi program penanggulangan kemiskinan saat ini difokuskan pada kantong-kantong wilayah yang memiliki konsentrasi kerentanan tinggi.

Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Yunita Indrawati, menyampaikan bahwa penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI JKN) tertinggi berada di Kecamatan Alam Barajo, Jambi Timur, dan Danau Teluk. Secara keseluruhan, jumlah penerima PBI JKN di Kota Jambi mencapai 183.000 jiwa, sementara program Jambi Bahagia mencatat 42.000 penerima, dengan mayoritas berada pada desil 1 hingga 10.

Data yang disampaikan dalam pemetaan tersebut juga menunjukkan penurunan jumlah penduduk miskin ekstrem dari 157 jiwa pada 2024 menjadi 45 jiwa pada 2026. Selain itu, program Sekolah Rakyat (SR) telah menjangkau 370 anak dari keluarga desil 1 dan 2 agar tetap memperoleh akses pendidikan.

Dalam penanganan kemiskinan, Pemkot Jambi juga mendorong optimalisasi berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Upaya tersebut mencakup pemutakhiran data penerima bantuan, peningkatan akses jaminan sosial, serta penguatan program pemberdayaan bagi kelompok masyarakat rentan.

Sejumlah prioritas turut disiapkan untuk tahun anggaran mendatang, antara lain memastikan anak-anak dari keluarga prasejahtera tetap memperoleh akses pendidikan, memperluas pelatihan kerja dan pemberdayaan masyarakat, serta meningkatkan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Target perbaikan RTLH yang sebelumnya mencapai 207 unit ditingkatkan menjadi 701 unit pada 2026. Selain itu, Pemkot Jambi berupaya memperluas perlindungan sosial bagi pekerja rentan melalui program jaminan sosial tenaga kerja.

Bansos Pangan Disalurkan dalam Empat Tahap

Dalam kesempatan yang sama, Diza memaparkan rencana penyaluran bantuan sosial pangan tahap keempat yang dijadwalkan berlangsung pada periode Oktober hingga Desember 2026.

Bantuan tersebut menyasar sekitar 49.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penyaluran dilakukan secara bertahap melalui kerja sama dengan Bulog, dengan dukungan sistem data dan mekanisme penyaluran yang diharapkan dapat meminimalkan kesalahan sasaran.

Pemkot Jambi juga akan mengoordinasikan pelaksanaan program bersama para camat, lurah, dan ketua RT guna memastikan bantuan diterima masyarakat yang memenuhi kriteria.

Selain persoalan data, pemerintah kota menaruh perhatian pada fenomena kependudukan di tingkat kelurahan dan RT. Perbedaan antara domisili masyarakat dengan data administrasi kependudukan dinilai perlu ditangani agar tidak menghambat penyaluran bantuan maupun pelaksanaan program pemberdayaan.

Pemerintah kota juga menyoroti keberadaan warga pendatang tanpa kontribusi ekonomi yang jelas di wilayah setempat. Pendataan dan koordinasi di tingkat lingkungan diperlukan untuk memperoleh gambaran yang akurat mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Melalui penguatan koordinasi lintas sektor, Pemkot Jambi berharap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan tepat sasaran.

Diza menegaskan pentingnya memastikan bantuan sosial maupun program pemberdayaan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

“Sinkronisasi data bersama BPS dan integrasi sistem informasi menjadi hal yang wajib agar penyaluran bantuan sosial maupun program pemberdayaan tidak salah sasaran. Kita ingin memastikan warga di desil 1 hingga 4 benar-benar terakomodasi dengan baik,” ujarnya. (rhm)