Asari Syafii Soroti Aksi Anarko, Saat Gubernur dan Aparat Jibaku Padamkan Karhutla

JAMBIPRIMA.COM,. JAMBI – Dr. (C) Asari Syafii, M.H., menyoroti aksi massa yang diduga kelompok anarko dan berujung pada perusakan fasilitas negara di Jambi. Ia menyayangkan tindakan tersebut, terlebih saat Gubernur Jambi bersama Polda Jambi, TNI, Satgas Karhutla, dan relawan Masyarakat Peduli Api (MPA) berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Asari Syafii mempertanyakan motif di balik aksi perusakan fasilitas publik tersebut. Menurutnya, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak masyarakat, tetapi harus dilakukan dengan tetap mematuhi ketentuan hukum serta menjaga keamanan dan ketertiban.

Ia menilai, tindakan perusakan fasilitas negara tidak mencerminkan penyampaian aspirasi yang bertanggung jawab. Terlebih, fasilitas pemerintah merupakan aset publik yang keberadaannya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat luas.

Menurut Asari, masyarakat juga perlu mencermati perbedaan antara gerakan penyampaian aspirasi yang damai dan tindakan anarkis yang berpotensi memicu kerusuhan.

Dalam pandangannya, anarkisme merupakan paham politik yang secara umum mengkritik atau menolak struktur otoritas yang dianggap mengekang kebebasan. Gerakan yang terinspirasi paham tersebut memiliki beragam aliran dan tidak seluruhnya terafiliasi dengan partai politik formal.

Sementara itu, istilah black bloc merujuk pada taktik penampilan kolektif yang kerap digunakan sebagian peserta demonstrasi, antara lain dengan mengenakan pakaian hitam. Penggunaan pakaian hitam semata tidak cukup untuk memastikan seseorang merupakan bagian dari kelompok anarko ataupun pelaku perusakan.

Asari juga menyoroti kerusakan pagar di kompleks Kantor Gubernur Jambi. Ia menduga terdapat besi pagar yang hilang setelah kerusakan terjadi. Namun, dugaan tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut oleh pihak berwenang untuk memastikan fakta dan pihak yang bertanggung jawab.

Ia menyayangkan apabila aksi yang mengatasnamakan penyampaian aspirasi justru berujung pada kerusakan fasilitas umum dan mengganggu aktivitas pemerintahan maupun perekonomian masyarakat.

Menurutnya, nilai-nilai adat Melayu Jambi mengajarkan pentingnya menjaga ketertiban, menghormati sesama, dan menyelesaikan persoalan dengan mengedepankan musyawarah.

Asari mengingatkan bahwa penyampaian pendapat di muka umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Karena itu, setiap peserta aksi diharapkan memahami hak dan kewajibannya agar demonstrasi berlangsung tertib tanpa mengganggu hak masyarakat lainnya.

Ia juga mengajak mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi serta tidak terlibat dalam tindakan perusakan.

“Sebagai bagian dari eksponen 1998 di Jambi, kami menyerukan kepada adik-adik mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat agar menyampaikan aspirasi secara damai, tidak terprovokasi, dan tetap menjaga keamanan serta ketertiban,” demikian pokok seruan Asari.

Lebih lanjut, Asari menyampaikan dugaan mengenai kemungkinan adanya kepentingan politik di balik aksi tersebut. Ia menilai dugaan itu perlu dicermati, tetapi tuduhan mengenai pendanaan pihak tertentu, keterlibatan jaringan internasional, maupun agenda politik terselubung harus didukung bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ia mengajak masyarakat untuk tidak menggeneralisasi seluruh demonstran sebagai pelaku kerusuhan. Menurutnya, tindakan harus dinilai berdasarkan bukti dan tanggung jawab masing-masing individu.

Asari berharap seluruh pihak dapat menjaga situasi Jambi tetap aman dan kondusif, sehingga pelayanan pemerintahan berjalan normal, aktivitas ekonomi masyarakat tidak terganggu, dan penyampaian aspirasi tetap berlangsung sesuai ketentuan hukum.

“Jangan sampai perbedaan pandangan politik memecah belah masyarakat. Mari bersama-sama menjaga Jambi agar tetap aman, tertib, dan damai,” tegasnya. (DVD)