Gajah Liar Masuk Kebun Warga, Pemkab Tebo Siapkan Posko Mitigasi

Rabu, 18 November 2026 - 09:01:55 WIB - Dibaca: 139 kali

Sekda Kabupaten Tebo, Sindi, menyampaikan langkah pemerintah daerah dalam upaya penyelamatan habitat gajah. Foto: Subahan
Sekda Kabupaten Tebo, Sindi, menyampaikan langkah pemerintah daerah dalam upaya penyelamatan habitat gajah. Foto: Subahan ()

JAMBIPRIMA.COM, TEBO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tebo, Provinsi Jambi, mulai menyiapkan langkah penyelamatan habitat gajah menyusul terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2026. Upaya ini dilakukan untuk mengatasi konflik antara manusia dan gajah liar yang belakangan menjadi perhatian masyarakat.

Kawanan gajah liar dilaporkan keluar dari habitatnya dan memasuki kawasan perkebunan serta ladang milik warga. Kondisi tersebut terjadi di sejumlah wilayah, termasuk sekitar desa-desa di Kecamatan Serai Serumpun, Bukit Pemuatan, dan Sekutur Jaya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tebo, Sindi, mengatakan Pemkab Tebo telah melakukan pembahasan dan sosialisasi bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Jambi serta Kementerian Kehutanan terkait penyelamatan habitat gajah. Hal itu disampaikannya, Selasa (17/11/2026).

Menurut Sindi, salah satu langkah yang akan dilakukan adalah mengembalikan gajah yang keluar dari habitatnya ke kawasan yang telah ditentukan, termasuk mengupayakan pemulihan koridor pergerakan satwa tersebut.

Untuk merealisasikan program itu, Pemkab Tebo akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta perusahaan yang memiliki izin usaha di wilayah Kabupaten Tebo, khususnya perusahaan yang berada di sekitar kawasan habitat gajah.

Sejumlah wilayah seperti Kecamatan Sumay dan Tujuh Koto juga menjadi perhatian dalam upaya penyelamatan dan pemulihan habitat gajah.

Sindi menjelaskan, pembagian tugas antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten telah dibahas dan dituangkan dalam berita acara kesepakatan. Dengan demikian, masing-masing pihak memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan program tersebut.

Di sisi lain, Pemkab Tebo bersama BKSDA Provinsi Jambi juga melakukan mitigasi untuk mencegah gajah semakin mendekati permukiman dan lahan pertanian masyarakat.

Bahkan, pemerintah berencana membentuk posko di sejumlah titik yang selama ini menjadi lokasi keberadaan maupun perlintasan gajah. Posko tersebut akan membantu pemantauan dan penghalauan agar satwa dilindungi itu dapat diarahkan kembali menuju koridor habitatnya.

Sindi menyebutkan, BKSDA Provinsi Jambi saat ini telah turun langsung ke lapangan untuk melakukan mitigasi bersama masyarakat.

Ia mengatakan, laporan mengenai gajah yang keluar dari habitat dan memasuki perkebunan warga sudah berlangsung cukup lama. Kondisi tersebut diduga berkaitan dengan terganggunya koridor habitat sehingga gajah keluar untuk mencari sumber makanan.

Pemkab Tebo mengimbau masyarakat agar tetap waspada apabila menemukan keberadaan gajah di sekitar perkebunan maupun permukiman. Warga juga diminta berkoordinasi dengan petugas BKSDA dan tidak melakukan tindakan yang dapat melukai atau menyakiti satwa dilindungi tersebut.

Terkait pembagian tanggung jawab dalam penyelamatan habitat gajah, Sindi menegaskan bahwa pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten telah memiliki kesepakatan untuk menjalankan tugas masing-masing.

“Sudah ada berita acara dan kesepakatan. Nanti pusat tugasnya apa, provinsi tugasnya apa, dan kabupaten tugasnya apa. Karena Kabupaten juga merupakan salah satu wilayah yang menjadi habitat gajah,” ujar Sindi.

Sementara itu, mengenai langkah penanganan gajah yang memasuki perkebunan masyarakat, Sindi mengatakan pemerintah akan menyiapkan posko di titik-titik yang biasa menjadi lokasi keberadaan gajah agar pemantauan dan penghalauan dapat dilakukan secara terkoordinasi.

“Jadi nanti ada posko di masing-masing titik yang biasa menjadi tempat gajah. Supaya bisa kita halau ke tempat yang memang menjadi koridor, sehingga gajah tidak mencari makan di kebun masyarakat,” jelasnya. (san)



Tags:


BERITA BERIKUTNYA