JAMBIPRIMA.COM,. JAMBI – Jambi kehilangan dua anggota DPR RI dalam waktu hampir bersamaan. H. A. Bakri HM dari PAN wafat pada 28 Juli 2026, disusul Zulfikar Achmad dari Demokrat pada 4 November 2026. Dari delapan kursi DPR RI Dapil Jambi, kini dua kosong. Situasi ini memunculkan kekhawatiran terhadap pengawalan sejumlah proyek strategis, terutama infrastruktur.
Bakri dan Edi Purwanto sebelumnya menjadi dua wakil Jambi yang sama-sama duduk di Komisi V DPR RI, komisi yang membidangi infrastruktur, perhubungan, dan perumahan rakyat. Keduanya selama ini dikenal ikut memperjuangkan pembangunan daerah melalui jalur kementerian.
Bakri, politisi PAN yang telah empat periode menjadi anggota DPR RI sejak 2009, meninggal dunia pada usia 58 tahun setelah berjuang melawan pecah pembuluh darah di otak. Jenazahnya disalatkan di Masjid Raya Tsamaratul Insan Islamic Center Jambi dan dimakamkan di Sungai Gelam, Muaro Jambi.
Kini, setelah Bakri tiada, Edi Purwanto menjadi satu-satunya anggota DPR RI dari Jambi di Komisi V yang diharapkan mengawal sejumlah proyek besar.
Setidaknya ada tiga proyek infrastruktur yang menjadi perhatian dan ditargetkan berjalan pada 2027. Yakni Flyover Paal 10, pelebaran Jalan Simpang Rimbo–Mendalo–Sei Duren, serta pembangunan Jembatan Batanghari III atau Jembatan Aurduri 3.
Flyover Paal 10 direncanakan mulai dibangun pada 2027, sekaligus diikuti pelebaran jalan nasional dari dua menjadi empat lajur. Sementara ruas Simpang Rimbo–Mendalo–Sei Duren sepanjang sekitar sembilan kilometer menjadi jalur padat yang setiap hari dilalui mahasiswa Universitas Jambi, UIN, pekerja, kendaraan angkutan barang hingga truk.
Adapun Jembatan Batanghari III sepanjang 1.278,6 meter menjadi bagian penting konektivitas Tol Jambi–Rengat Fase I, dari Simpang Ness hingga Merlung sepanjang 67,45 kilometer.
Tiga proyek tersebut bukan sekadar membutuhkan perencanaan, tetapi juga pengawalan anggaran, kesiapan dokumen, pembebasan lahan, hingga koordinasi lintas instansi.
Selama ini, Edi dikenal aktif mengawal program Inpres Jalan Daerah (IJD) dan penanganan banjir. Ia turut mengawal anggaran IJD senilai Rp381 miliar untuk Jambi pada APBN 2026, termasuk pembangunan jalan Simpang Tiga Pulau Pandan–Panca Karya di Limun, Sarolangun, senilai lebih dari Rp49 miliar.
Edi juga mendorong program Jambi Flood Control, pembangunan kolam retensi di Kota Jambi, serta grand design penanganan banjir perkotaan.
Sementara Bakri dipercaya mengawal pembangunan Jembatan Batanghari III yang menghubungkan Pijoan dengan Bukit Cinto Kenang, kawasan Kantor Bupati Muaro Jambi. Dalam peninjauan Tol Jambi–Rengat dan Tol Jambi–Palembang pada April 2025, Gubernur Al Haris juga menyebut Bakri sebagai salah satu pihak yang dipercaya mengawal proyek tersebut.
Keduanya selama ini dinilai saling melengkapi dalam memperjuangkan pembangunan Jambi di tingkat pusat. Kini, peran tersebut praktis hanya bertumpu pada Edi Purwanto.
APBN 2027 Sudah Disahkan, Kini Masuk Tahap Eksekusi
Persoalan semakin krusial karena APBN 2027 telah disahkan DPR RI pada 29 September 2026. Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani menyetujui RUU APBN 2027 menjadi undang-undang.
APBN 2027 menetapkan pendapatan negara Rp3.435,1 triliun, belanja Rp4.106,26 triliun, serta defisit Rp671,16 triliun atau 2,4 persen dari PDB. Belanja pemerintah pusat mencapai Rp3.371,26 triliun, sedangkan transfer ke daerah Rp735 triliun.
Dengan anggaran yang telah disahkan, tahapan selanjutnya adalah penyusunan DIPA dan pematangan program di masing-masing kementerian. Untuk proyek infrastruktur, kesiapan dokumen atau readiness criteria menjadi penentu, mulai dari studi kelayakan, Detail Engineering Design (DED), AMDAL, Andalalin, dokumen pengadaan lahan hingga Penetapan Lokasi (Penlok).
Artinya, meskipun program pembangunan telah direncanakan, keterlambatan dokumen dan pembebasan lahan dapat menghambat pelaksanaan proyek.
Untuk Jalan Simpang Rimbo–Mendalo, tahapan yang direncanakan meliputi studi kelayakan Agustus–Oktober 2026, penyusunan DED dan draft pengadaan lahan September–Desember 2026, proses AMDAL Januari–April 2027, Penlok dan ganti rugi lahan Maret–Juni 2027, lelang konstruksi Juli–Agustus, serta target groundbreaking September 2027.
Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, sebelumnya mengingatkan proyek tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, Pemprov Jambi, dan Pemkab Muaro Jambi. Pengadaan lahan menjadi salah satu tantangan karena koridor yang akan dibangun berada di kawasan padat kampus, ruko, dan permukiman.
Untuk Flyover Paal 10, Edi juga telah meminta Kementerian PU mempercepat penyelesaian DED, termasuk desain jalan layang dan exit Tol Pijoan. Kesiapan desain menjadi syarat penting agar proyek dapat masuk tahap lelang 2027.
Sementara pengadaan lahan Jembatan Batanghari III hingga Juli 2026 disebut baru mencapai sembilan persen, meliputi sembilan desa, enam di Muaro Jambi, dua di Batanghari, dan satu di Tanjung Jabung Barat. Padahal, pembangunan Tol Jambi–Rengat ditargetkan mulai 2027 dan menjadi bagian penting konektivitas wilayah.
Dua Kursi Kosong, PAW Belum Jelas
Kursi Bakri hingga kini belum terisi melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW). Berdasarkan perolehan suara Pemilu 2024, calon pengganti dari PAN adalah Dr. H. Adirozal, M.Si., mantan Bupati Kerinci dua periode, yang memperoleh 26.060 suara. Berikutnya, Masnah Busro memperoleh 19.368 suara. Bakri sendiri meraih 67.792 suara.
Namun, hingga pertengahan Oktober 2026, DPW PAN Jambi masih menunggu keputusan DPP PAN terkait proses PAW. Sekretaris DPW PAN Jambi, Madian Saswadi, menyebut keputusan masih berada di tingkat pusat.
Kursi Zulfikar Achmad dari Demokrat juga belum terisi. Berdasarkan perolehan suara, Muhammad Zen menjadi calon pengganti dengan 37.566 suara, sedangkan Zulfikar meraih 50.927 suara.
KPU Provinsi Jambi sebelumnya menegaskan bahwa proses PAW anggota DPR RI merupakan kewenangan KPU RI. Dengan demikian, daerah masih menunggu proses di tingkat pusat.
Dari delapan kursi DPR RI Dapil Jambi, kini hanya enam yang aktif. Kondisi ini dinilai berpotensi mengurangi kekuatan representasi Jambi, terutama dalam pengawalan anggaran, koordinasi kementerian, dan perjuangan proyek strategis.
Jambi Tak Bisa Hanya Bergantung pada Satu Orang
Kekosongan kursi DPR RI bukan sekadar persoalan administrasi. Pengawalan proyek membutuhkan komunikasi intensif dengan kementerian, koordinasi lintas lembaga, serta kemampuan memperjuangkan program di tengah persaingan anggaran antar daerah.
Edi Purwanto memang dikenal aktif turun ke lapangan, mulai dari Sarolangun, Kota Jambi hingga Muaro Jambi. Namun, mengawal tiga proyek besar sekaligus bukan pekerjaan ringan, terlebih ketika berbagai daerah juga berjuang mendapatkan alokasi pembangunan.
Keterlambatan PAW berpotensi membuat Jambi kehilangan momentum, terutama saat pembahasan revisi anggaran maupun persiapan APBN 2028 mulai berjalan.
Karena itu, percepatan pengisian kursi Bakri dan Zulfikar bukan semata soal siapa yang akan dilantik, melainkan memastikan Jambi memiliki kekuatan representasi yang utuh di Senayan.
APBN 2027 sudah diketok. Tahapan pembangunan mulai berjalan. Namun, memastikan Flyover Paal 10, Jalan Mendalo, dan Jembatan Batanghari III benar-benar terwujud membutuhkan pengawalan yang konsisten.
Jambi tidak boleh hanya bertumpu pada satu orang. Jika daerah lain bergerak dengan kekuatan politik yang utuh, Jambi jangan sampai justru kehilangan suara ketika proyek-proyek besarnya sedang menentukan arah. (DVD)
Gajah Liar Masuk Kebun Warga Serai Serumpun, Pemkab Tebo Siapkan Posko
Wagub Abdullah Sani Dorong Transformasi Digital untuk Tingkatkan Pelayanan Publik
Bakri Tiada, Edi Purwanto Sendirian Kawal 3 Proyek Besar Jambi
Festival Ekonomi Syariah UIN Jambi Diikuti 250 Peserta, Libatkan Sekolah dari Malaysia dan Thailand
Tim URC Polres Merangin Amankan 10 Geng Motor yang Viral Bikin Keributan di Bangko
Geger Tebo! Uda Aan Ditemukan Tewas, HP Hilang dan Kepala Terluka
Gajah Liar Masuk Kebun Warga, Pemkab Tebo Siapkan Posko Mitigasi