Warga AS-Jepang Tinggalkan Wuhan, RI Masih Tunggu Izin Tiongkok

Jambione.com, Makin banyak negara yang ingin mengevakuasi warganya dari Wuhan, Tiongkok. Jepang dan Amerika Serikat (AS) telah berhasil memulangkan sebagian warga secara bertahap. Namun, pemerintah Indonesia masih kesulitan untuk memulangkan WNI.

Jepang menjadi negara pertama yang berhasil mengevakuasi warganya dari Wuhan. Kemarin pagi (29/1) sebanyak 206 warga Jepang tiba di Bandara Haneda Tokyo. Begitu mereka tiba, petugas medis langsung melakukan tes kesehatan di kabin pesawat. Tak ada yang bersorak meski berhasil ”kabur” dari Wuhan yang menjadi sarang 2019-nCoV itu.

masa penting. Dari ratusan orang yang tiba, ada lima yang mengaku tak enak badan. Dua di antara mereka mengalami gejala pneumonia. Mereka langsung dilarikan ke rumah sakit. Sedangkan tujuh lainnya didiagnosis mengalami gejala flu. Namun, tak ada yang dikarantina.

Undang-undang Jepang memang melarang karantina paksa terhadap penduduk yang belum positif terjangkit virus. Namun, mereka diimbau melakukan karantina sendiri di rumah. ”Biasanya status pasien bisa ditentukan dalam satu atau dua hari. Tapi, kami belum bisa melakukan tes yang cukup untuk virus baru ini,” ungkap seorang petugas medis.

Setelah Jepang, Amerika Serikat (AS) juga mulai memulangkan warganya. Pesawat yang membawa 201 warga AS dari Wuhan baru tiba di Anchorage, Negara Bagian Alaska, kemarin. Para penumpang langsung bersorak saat pesawat mendarat. Di sana mereka menjalani pemeriksaan kesehatan sambil menunggu pesawat mengisi bahan bakar.

Menurut Anne Zink, kepala petugas medis Alaska, petugas dari Centers for Disease Control sudah meloloskan mereka. Kini mereka menunggu penerbangan lanjutan menuju tujuan terakhir, March Air Reserve Base di Riverside County, Los Angeles.

”Pemeriksaan di Tiongkok dan Alaska merupakan langkah penting untuk memastikan keselamatan penumpang serta pencegahan persebaran virus,” ujar Gubernur Alaska Mike Dunleavy kepada New York Times.

Pemerintah Australia lebih ekstrem lagi. Saat ini Perdana Menteri Australia Scott Morrison mempertimbangkan rencana karantina 600 warga yang tinggal di Wuhan dan sekitarnya. Mereka ingin menggunakan Pulau Christmas sebagai lokasi isolasi selama 14 hari.

”Kami fokus membawa kelompok paling rentan. Seperti bayi, anak-anak, dan lansia,” ungkap Morrison kepada The Guardian.

Banyak negara yang mawas terhadap proses evakuasi. Sebab, kasus-kasus penyebaran lokal sudah bermunculan. Pemerintah Jerman baru saja mengumumkan satu pasien positif virus korona. Padahal, dia tak pernah berkunjung ke Tiongkok. Menurut pemerintah, pria tersebut telah bertemu dengan koleganya yang berasal dari Wuhan. Kolega itu baru terlihat sakit saat penerbangan pulang ke Tiongkok.

Di Jepang, seorang pemandu wisata juga terbukti positif korona. Dia dilaporkan dua kali menjadi sopir bagi kelompok turis asal Wuhan di Prefektur Nara. ”Kami akan berusaha sekuat tenaga mencegah pencegahan infeksi virus ini,” ujar Sekjen Kabinet Jepang Yoshihide Suga.

Saat ini persebaran 2019-nCoV sudah melebihi SARS. Terakhir, South China Morning Post melaporkan adanya 6.154 pasien virus korona di Tiongkok. Selain itu, korban jiwa domestik sudah mencapai 132 orang. Padahal, SARS hanya mencatat total sekitar 8 ribu pasien selama dua tahun.

Jika Jepang dan AS berhasil mengevakuasi warganya, mengapa RI tidak bisa? Direktur Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia Kemenlu Judha Nugraha berkilah, AS dan Jepang memiliki skala prioritas untuk mengevakuasi warganya. Mulai very important person (VIP), lalu ke warga kelas bawah. Sedangkan di Indonesia, tidak ada aturan mengevakuasi berdasar kelas maupun kategori warga. ”Semuanya sama, perlindungan WNI tidak membeda-bedakan VIP maupun lainnya,” ujarnya. Biaya pemindahan sepenuhnya ditanggung negara.

Plt Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah meminta tidak membanding-bandingkan proses evakuasi pemerintah Indonesia dengan negara lain. Yang jelas, menurut dia, pemerintah sedang mematangkan skema untuk melakukan evakuasi. ”Semua sudah disiapkan, mudah-mudahan relatif cepat (evakuasi). Ya memang sebaiknya tidak terlalu banyak orang yang masuk ke sana untuk menghindari komplikasi medis,” kata Faiza.

Sementara itu, TNI sudah siap jika sewaktu-waktu diminta menjemput para WNI tersebut.

”Kami telah menyiapkan seluruh rumah sakit TNI. Baik TNI-AD, AL, maupun AU,” ungkap Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Sisriadi di sela-sela rapat pimpinan (rapim) TNI di Mabes TNI, Jakarta Timur, kemarin (29/1).

Seluruh personel dan satuan kesehatan juga siaga. Sisriadi membenarkan bahwa personel dan satuan yang disiapkan termasuk pesawat angkut milik TNI-AU. ”Ini adalah rencana kontingensi yang dibuat Kementerian Luar Negeri,” terang dia. Ada tiga pesawat angkut TNI-AU yang disiapkan.

Namun, sampai kemarin sore, belum ada keputusan apakah pesawat angkut tersebut segera berangkat ke Tiongkok atau tidak. Sisriadi menegaskan, keputusan tetap diambil pemerintah lewat Kementerian Luar Negeri. Pihaknya hanya membantu. ”Pada prinsipnya, TNI siap,” tegasnya.

Kepala Dinas Penerangan TNI-AU (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI Fajar Adriyanto menyampaikan, instansinya menyiapkan pesawat angkut berdasar hasil rapat koordinasi bersama instansi lain. Termasuk Kementerian Kesehatan. ”Kami sudah siapkan pesawat Boeing 737 dan C130 Hercules,” terangnya.

Sejumlah personel dari batalyon kesehatan juga disiapkan. Fajar menyebutkan, pihaknya menunggu instruksi lanjutan dari pemerintah. ”Tembus nggak ke pemerintah (Tiongkok) sana agar kami bisa berangkat,” katanya. ”Yang jelas, TNI-AU siap 24 jam,” tambahnya.

Presiden Joko Widodo menyatakan belum bisa memastikan kapan WNI di Wuhan dipulangkan. ”Pemerintah memiliki opsi evakuasi. Tetapi, kota-kota itu masih dikunci,” terangnya di sela kunjungan kerja ke Cimahi kemarin.

Rencana evakuasi tidak hanya ditujukan untuk WNI di Wuhan, tetapi juga di 15 kota lainnya. Status isolasi membuat upaya evakuasi tidak mudah. ”Yang paling penting, komunikasi KBRI dengan mahasiswa dan masyarakat di sana selalu terjalin dengan baik,” lanjut mantan gubernur DKI Jakarta itu.

Untuk saat ini, KBRI masih berfokus mencarikan solusi untuk memenuhi kebutuhan logistik WNI di Wuhan. Setidaknya untuk 4–5 hari ke depan. Bila memang memungkinkan mereka dipulangkan, opsi pemulangan tentu dijalankan. Namun, karena saat ini Kota Wuhan dan beberapa kota lain masih diisolasi, yang perlu dicarikan solusi adalah pemenuhan kebutuhan logistik.

Pernyataan senada disampaikan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Dia mengungkapkan, pemerintah sebenarnya sudah menyiapkan skenario evakuasi WNI dari Wuhan. Namun, status Wuhan yang masih terisolasi menghambat evakuasi. ”Sehingga tidak boleh ada orang masuk dan tidak boleh ada yang keluar,” katanya di Kantor Wakil Presiden kemarin.

Dengan kondisi tersebut, Ma’ruf menyatakan, pemerintah terpaksa menunggu kebijakan Tiongkok. Menurut dia, semua negara yang warganya berada di Wuhan sedang menjalankan diplomasi ke Tiongkok. Namun, kata dia, yang bisa memutuskan boleh keluar atau tidaknya orang di Wuhan adalah pemerintah setempat.

Pada bagian lain, Kabiro Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama BNPB Zahermann Muabezi mendatangi kantor Direktorat Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia (BHI) Kementerian Luar Negeri kemarin. Dia menyerahkan bantuan 10 ribu masker N95 untuk WNI yang berada di Tiongkok. Direktur PWNI-BHI Judha Nugraha menerima secara simbolis bantuan tersebut.(sumber:jawapos.com)