Jambione.com, SAROLANGUN- Bupati Sarolangun, Cek Endra membuka secara resmi acara Forum Konsultasi Publik dalam rangka Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sarolangun tahun 2021, Kamis (27/2) di aula Bappeda Sarolangun.
Kegiatan yang digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sarolangun tersebut berlangsung dengan sukses yang di hadiri langsung oleh kepala OPD, Camat, kepala desa dan Lurah, para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, Ormas, OKP dan sejumlah para pemangku kepentingan dalam penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sarolangun tahun 2021.
Kepala Bappeda Sarolangun, Lukman dalam laporannya mengatakan bahwa tujuan pelaksanaan kegiatan forum konsultasi publik RKPD ini dalam rangka menjalin komunikasi terhadap para pemangku kepentingan untuk menyerap aspirasi dan masukan dalam rangka melakukan sosialisasi arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sarolangun tahun 2021, Pemaparan rancangan awal RKPD kepada para pemangku kepentingan serta meningkatkan transparansi dan Akuntabilitas dokumen perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2021 mendatang.
"Para peserta terdiri dari akademisi, advokasi, ormas, LSM, wartawan, serta para OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, dan kami harap kepada peserta hendaknya dalam dialog interaktif dapat membahas kebutuhan yang real sesuai kebutuhan masyarakat Kabupaten Sarolangun," ujar Kepala Bappeda Sarolangun.
Sementara itu, Bupati Sarolangun Cek Endra dalam arahannya mengatakan bahwa pelaksanaan forum konsultasi publik diharapkan dapat menghasilkan arah kebijakan perencanaan pembangunan secara prioritas, khususnya dalam tiga aspek. Yakni pertama meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan umum, kedua meningkatkan perekonomian daerah berbasis potensi lokal dan ketiga dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.
"Usulan musrenbang yang dilakukan hingga ketingkat kecamatan beberapa waktu yang lalu itu jika ditotalkan anggaran butuh sebesar 4,7 Triliun kalau diakomodir semua, namun masalahnya anggaran kita hanya 1,5 Triliun, maka perlu dilakukan konsultasi publik ini sehingga kita tahu apa yang menjadi prioritas kita kedepan," ujar Cek Endra.
L
Untuk persoalan infrastruktur, jalan yang saat ini dikeluhkan masyarakat yang ada di tiap kecamatan, tentunya yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun untuk dapat diselesaikan. Diantaranya, Kecamatan Pauh, jalan yang da kasang melintang, di enam desa pauh wilayah timur. Kecamatan Sarolangun jalan lingkungan dalam kota sarolangun yang masih berlobang termasuk lampu jalan.
L
Di Kecamatan Pelawan, jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten yakni jalan ke Transmigrasi di desa mekar Sari dan Desa Batu putih, agar tidak ada jalan yang berlobang kemudian jembatan desa Pulau Aro dapat diselesaikan dan masih banyak yang harus di prioritas yang ada di setiap kecamatan.
"Kita ingin bagaimana selama kepemimpinan CE-Hilal betul betul tidak ada jalan berlobang di Kabupaten Sarolangun. Kecamatan Singkut, dari arah pasar singkut ke dalam, Kelurahan sungai benteng, sudah ada yang berlobang. Kecamatan Batang Asai di wilayah desa kasiro. Kecamatan Limun, Panca karya-Meribung, banyakan itu Pengaspalannya, itulah infrastruktur yang menjadi keluhan masyarakat saat ini," terang Cek Endra.
Dalam kegiatan itu dilanjutkan dengan penandanganan kesepakatan bersama forum konsultasi publik penyusunan rancangan awal RKPD tahun 2021 oleh Bupati Sarolangun Cek Endra bersama Kepala OPD terkait, Perwakilan Camat dan Tokoh Masyarakat. Dan dilanjutkan dengan pemaparan nara sumber dari Kepala BPPRD Drs Ahmad Zaidan, Kepala BPKAD Emalia Sari, SE serta diskusi bersama dalam penyusunan rancangan awal RKPD Kabupaten Sarolangun tahun 2021.(wel)
