Pemprov Masih Fokus Atasi Covid-19

JAMBIONE.COM, Memburuknya perekonomian ini sebenarnya sudah disadari pemerintah. Dikutip dari media CNN Indonesia, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani mengaku akan memformulasikan langkah ekonomi untuk menekan dampak dari virus corona ini. Dalam kondisi terburuk, Sri Mulyani memperkirakan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia berkisar 2,3 persen karena virus corona. Skenario terburuknya ekonomi RI minus hingga 0,4 persen.

Namun, kini pemerintah dihadapkan pada dua pilihan sulit. Ibarat buah simalakama, saat ini pemerintah harus memilih, antara mendahulukan mengatasi ekonomi atau menyelamatkan kehidupan masyarakat dari serangan wabah corona.

Asisten II Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Setda Provinsi Jambi, Agus Sunaryo mengatakan, pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jambi saat ini masih fokus kepada antisipasi dan memutus mata rantai penyebaran virus corona di tengah masyarakat. Belum masuk pada bagaimana cara mengatasi perekonomian. Khusunya di Provinsi Jambi agar tidak semakin melemah.

“ Kita masih terfokus kepada antisipasi ketersediaan bahan makanan. Seperti halnya, sejumlah instansi pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, telah membuka pelayanan online. Dan langkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat kita,” kata Agus.

Selain itu, untuk membantu perekonomian, Pemprov jambi masih sebatas melakukan pemberian bantuan untuk masyarakat kurang mampu. Namun dalam penyalurannya, pemerintah belum memiliki data secara ril. Baik bentuk bantuannya maupun jumlah masyarakat yang harus menerima bantuan tersebut.

“Dalam waktu dekat kami akan duduk bersama dengan organisasi perangkat daeah (OPD) lainnya dan bersama dengan Sekda. Kita akan membicarakan langkah apa yang harus dibuat terhadap masyarakat. Terutama para pekerja harian dan pelaku UMKM. Hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Provinsi Jambi saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten dan Kota,”ungkapnya.

Agus juga mengungkapkan, covis 19 ini berdampak besar pada harga jual produksi perkebunan sawit dan karet.  Berdasarkan dari laporan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, kata Agus, dua perushaan karet di Jambi harus tutup sementara dan tidak menerima produksi karena tidak bisa ekspor.  Dan beberapa perusahaan pembeli lainnya, telah menerapkan pembatasan pembelian. 

Anggota DPRD Provinsi Jambi dari fraksi PDIP, Akmaludin mengaku terkejut dengan laporan yang disampaikan Dinas Perkebunan. Makanya, PDIP meminta pemerintah segera membuat kebijakan intervensi pasar terhadap beberapa perusahaan untuk tidak menjual karetnya terlebih dahulu ke pabrik. Diharapkan Pabrik Karet yang membatasi pembelian, bisa membeli karet dari masyarakat.

“Dua pabrik karet ternyata sudah tutup. Tidak melakukan pembelian dan ada delapan pabrik lainnya membatasi pembelian karet. Sehari hanya 80 ton. Kita minta pemerintah segera lakukan intervensi pasar,” kata Akmaludin.

Menurut Akmaludin, Fraksi PDI Perjuangan menyikapi Covid 19 ini dalam kontek dampak perekonomiannya. Mereka telah membentuk forum diskusi bersama dengan Dinas Perkebunan, Dinas Sosial dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.

Apabila covid 19 ini berlangsung lama, PDI Perjuangan telah mengambil langkah awal. Diantaranya meminta kepada Dinsosdukcapil Provinsi Jambi, untuk mengumpulkan data jumlah penduduk di Provinsi Jambi yang rentan miskin dan miskin.

Jumlah dari hasil laporan Disdukcapil mencapai 274 ribuan. Tujuanya adalah untuk mengethui masyarakat yang telah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Seperti Program Keluarga Harapan (PKH) maupun bantuan lainnya. “Bagi masyarakat yang sudah mendapat bantuan ini dikeluarkan terlebih dahulu. Dan bagi masyarakat yang belum dapat bantuan, itu yang kita dorong untuk dapat bantuan tersebut,” kata Akmaludin.  

Selain itu, DPRD juga mendorong relokasi anggaran. Selain untuk alat pelindung diri (APD)  dan Ravid Test, anggara itu juga diperlukan untuk membantu perekonomian masyarakat. Seperti petani karet, pinang, dan lainnya. Kemudian masyarakat yang memenuhi kebutuhan hidupnya dari penjualan harian, ojek online, guru lepas dan sebagainya. “ Ini yang akan kita dorong bersama kawan-kawan fraksi yang lain di DPRD. Kita Butuh data yang falid,” kata anggota dewan asal Batanghari ini.

Menurut dia, mengatasi covid 19, baik penyebaranya maupun dampak ekonominya, pemerintah harus memikirkannya secara bersamaan. Namun secara teknisnya, ini harus dibicarakan bersama antara legislatif dan eksekutif. Meski yang memutuskan adalah TAPD eksekutif dengan banggar DPRD Provinsi Jambi.

Akmal menegaskan, DPRD sendiri mengalokasikan dana perjalanan dinas, dana reses yang tidak terpakai untuk dialihkan kepada penanganan ekonomi akibat covid 19 ini. Tidak hanya itu, DPRD juga akan mendorong agar anggaran proyek Fly Oper yang dianggarkan Rp 198 Miliar. Itu bisa ditarik kembali untuk penangan covid dan dana pilkada. 

“Lumayan banyak. Apabila itu bisa digunakan, dananya cukup besar. Bisa mencapai Rp 450 Miliar. Jadi tidak hanya menghitung memutus mata rantai covid 19, tapi juga dihitung dampak ekonominya. Inilah yang akan PDIP dorong,” pungkasnya. (rey)