JAMBIONE.COM, JAMBI-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda Pandangan Fraksi-Fraksi Dewan terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Jambi Tahun Anggaran 2019, di ruang rapat paripurna Swarna Bumi kantor DPRD kota Jambi, Selasa (14/4).
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Jambi, Putra Absor Hasibuan didampingi para wakil ketua. Selain itu juga dihadiri langsung oleh Wali Kota Jambi Syarif Fasha, Wakil Walikota Jambi, Maulana, Sekda Kota Jambi, Budidaya, Sekwan DPRD Kota Jambi, Nella Ervina, kepala OPD, dan undangan lainnya.
Dalam penyampaian pandangan umum, delapan Fraksi-Fraksi DPRD Kota Jambi ini menyampaikan berbagai masukan, saran maupun kritikan, dan juga apresiasi atas keberhasilan Walikota dalam penggunaan anggaran tahun 2019.
Seperti disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Jambi, Muhammad Yasir. Menurutnya, ia mengapresiasi atas penghargaan yang diraih oleh pemerintah Kota Jambi selama ini. Namun, ia juga meminta penjelasan terkait dengan masih rendahnya target cakupan pelayanan air minum. Selain itu juga ia meminta agar pemerintah memperhatikan guru-guru honor di Kota Jambi.
Yasir mengatakan bahwa masih banyak jalan dipinggir kota yang belum diaspal. “Untuk selanjutnya, kita serahkan nanti pada Pansus untuk dikaji lebih mendalam,” katanya.
Juru Bicara Fraksi Partai PDIP DPRD Kota Jambi, Frans Tambunan mengatakan bahwa pihaknya meminta penjelasan apa yang menjadi kendala dalam mendata aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah Kota Jambi. Sebab hingga sampai saat ini belum teridentifikasi dan belum ada laporan penambahan aset Kota Jambi yang telah disertifikasi. Selain itu juga pihaknya menyoroti program Jambi Bugar dan Jambi Cerdas. Ia meminta penjelasan juga terkait program anak jalanan dan pembangunan jalan yang dirasa belum maksimal.
Juru Bicara Fraksi Demokrat Kebangsaan, Abdullah Thaif mengatakan agar pemerintah memperkuat sektor jasa dalam menyumbang PAD. Selain itu, ia juga menyoroti program Jambi Cerdas yang dirasa belum tepat sasaran. Ia juga mendorong agar pemerintah mengupayakan RS Abdurrahman Sayuti untuk segera bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
Juru Bicara Fraksi NasDem DPRD Kota Jambi, Jefrizen mengapresiasi kenaikan PAD Kota Jambi sebesar 16 persen pada tahun 2019. Namun ia meminta penjelasan apakah kenaikan tersebut disebabkan oleh target yang terlalu rendah atau memang terjadi peningkatan disemua sektor penyumbang pajak.
Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Kota Jambi, Jasrul juga menyoroti program Jambi Cerdas dan Jambi Bugar. Ia mempertanyakan apakah program itu sudah tepat sasaran atau belum. “Realisasinya seperti apa, kami juga mendorong agar RS Abdurrahman Sayuti untuk segera bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Karena jumlah pasien tidak signifikan,” katanya.
Sementara Juru Bicara Fraksi Partai PAN, Sartono menyerahkan seluruhnya LKPJ ini untuk dibahas lebih lanjut di Pansus. Hal yang sama juga disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi Partai Golkar Muhili Amin. “Sepenuhnya nanti akan kita bahas sama-sama di Pansus,” ujar Muhili.
Sementara itu, Juru Bicara Fraksi Persatuan Bintang Rakyat Berkarya, Fadlan mengapresiasi atas raihan penghargaan yang diraih oleh pemerintah. Namun secara singkat pihaknya menyoroti program Jambi Cerdas dan Jambi Bugar. Ia meminta penjelasan tentang bagaimana pendataan, pengawasan dan realisasinya.
Dalam kesempatan itu, Walikota Jambi Syarif Fasha mengatakan bahwa pihaknya akan menjawab tanggapan Fraksi tersebut pada paripurna jawaban eksekutif yang akan dilaksanakan pada Kamis tanggal 16 Maret 2020 mendatang.
"Akan kami jawab pandangan Fraksi tersebut namun hanya pertanyaan tentang kegiatan ditahun 2019, kegiatan-kegiatan di tahun 2020 yang disampaikan oleh beberapa fraksi, mungkin belum kami jawab, karena itu belum waktunya, namun kami akan jawab hanya kegiatan ditahun 2019," Jelasnya Fasha.(ali/adv)
