Bupati Tebo Hadiri Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi DPRD Terhadap Ranperda

Jambione.com, Tebo- Bupati Tebo H. Sukandar, S.Kom, M.Si menghadiri Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi- Fraksi DPRD Tebo terhadap tujuh Ranperda Kabupaten Tebo Tahun 2019 dan Penyampaian Nota Pengantar LKPJ Bupati Tebo Tahun Anggaran 2019 via Telekonferensi, Senin (13/04/2020).

Dalam sambutannya, Sukandar menyampaikan capaian dan prestasi yang telah di raih oleh Kabupaten Tebo pada tahun 2019 dengan tema Pembangunan Adil dan Merata untuk Kesejahteraan Rakyat didasari oleh sembilan agenda prioritas nasional dan isu strategis khususnya dinamika pembangunan di bidang SDM, Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan tetap memperhatikan RPJMD Provinsi Jambi.

" Secara makro ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 4,78 persen dari 5,02 persen pada tahun 2018 lalu," ujarnya.

Namun, lanjutnya, berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tebo mengalami penurunan dari 6,58 persen menjadi 6,47 persen.

" Penurunan jumlah penduduk miskin di Tebo masih kecil, perlu usaha lebih keras bersama- sama untuk menurunkan tingkat kemiskinan ini," kata Bupati.

Kemudian, secara umum melalui indeks pembangunan manusia sebesar 69,02 persen. Sedangkan angka Harapan Lama Sekolah adalah sebesar 12,39 persen yang menunjukkan harapan sekolah hingga lulus SMA sederajat.

Untuk indikator ekonomi, Bupati Tebo dua periode ini mengatakan bahwa daya beli masyarakat Tebo meningkat 2,74 persen dari tahun sebelumnya.

" Indikator ekonomi diukur dari rata- rata pengeluaran perkapita yang menunjukkan kemampuan atau daya beli masyarakat setiap bulan. Rata- rata pengeluaran perkapita masyarakat pada tahun 2019 adalah Rp 10.555.000,  lebih tinggi dari tahun 2018, yakni masih diangka Rp10.273.000," jelasnya.

Pada kesempatan itu, suami dari Anggota DPR RI Dapil Jambi Fraksi Golkar ini menjelaskan bahwa  APBD secara garis besar terdiri dari tiga komponen anggaran, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan. Dimana pengelolaan keuangan daerah tersebut telah diupayakan berdasarkan prinsip- prinsip yang dapat dipertanggungjawabkan. (lga)