JAMBIPRIMA.COM, BATANG HARi - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Hari menggelar paripurna dalam rangka penyampaian pandangan umum Fraksi- Fraksi terhadap nota pengantar Bupati tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD) Perubahan Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2020, Selasa (15/9/2020).
Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Batang Hari, Anita Yasmin yang didampingi Wakil Ketua DPRD Ilhamuddin dan Sekretaris Dewan (Sekwan), M. Ali dihadiri oleh paara Anggota Dewan, Bupati Batang Hari Syahirsah Sy, para Unsur Forkopimda, para Pejabat dilingkup Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
Dalam Paripurna ini dibahas tentang penyempurnaan dan perbaikan terhadap proyeksi Pendapatan daerah dan belanja daerah. Dimana Pendapatan daerah setelah perubahan ditargetkan sebesar Rp.1,2 Triliyun yang mengalami penurunan sebesar Rp.208 Miliyar dari anggaran semula yang ditargetkan sebesar Rp.1.4 Triliyun atau terjadi penurunan 14,17 %.
Sementara untuk belanja daerah ditargetkan sebesar Rp.1.4 Triliyun setelah perubahan menjadi Rp.1.2 Triliyun atau mengalami penurunan sebesar Rp.205 Miliyar atau menurun 13,89%.
Dalam penyampaian pemandangan umum, Fraksi-Fraksi memberikan tanggapan Kritik dan saran, yang disampaikan langsung oleh 9 Fraksi DPRD, yaitu terdiri dari Fraksi PAN, Fraksi, Golkar, Fraksi Nasdem, Fraksi PPP, Fraksi PKB, Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra, Fraksi PDIP dan Fraksi PKS.
Pada Paripurna ini, Sejumlah Fraksi DPRD memberikan kritikan dan saran, seperti yang di sampaikan Juru Bicara Fraksi PPP, Tarmizi. Ia mengingatkan agar Pemerintah Daerah bahwa walaupun saat ini masih dalam pandemi Covid-19, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang turun kedepannya harus tercapai dengan baik, meskipun permasalahan dalam pencapaian masih sangat dinamis.
Dilanjutkan Tarmizi, dan dalam hal ini Fraksi PPP juga selalu memberi dukungan kepada Pemerintah Daerah untuk PAD nya mencapai target. PPP juga meminta Gugus Tugas Covid-19 Batang Hari agar bisa lebih sigap dalam penanganan, baik dalam pencegahan, pengobatan maupun pemulihan bagi yang warga dan pelaku usaha yang terdampak pandemi Covid-19.
Sementara, Jubir Fraksi PKS Muhyi menyampaikan, struktur APBD perubahan baik pada pos pendapatan daerah. Belanja daerah, dan pembiayaan daerah mengalami penurunan signifikan, tidak bisa dipungkiri, dalam menyusun kebijakan disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang mewajibkan Pemerintah Daerah melalui peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2020 tentang pengelolaan transfer kedaerah dan dana desa dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dalam menghadapi ancaman yang membahyakan perekonomian Nasional.
" Jadi, Pemerintah Kabupaten Batanghari diharapkan dapat mencari solusi atas pemasalahan ambruknya kondisi ekonomi, bukan hanya dengan bantuan langsung dan bantuan permodalan saja, akan tetapi dengan pendampingan-pendampingan kepada usaha- usaha mikro kecil dan menengah agar tetap bertahan dimasa pandemi Covid-19 melalui instansi-instansi yang berwenang," tutupnya. (Rd)
