Reformasi Birokrasi, Mulyani- Amin Akan Tingkatkan Pelayanan Publik

JAMBIPRIMA.COM, TANJABBAR - Mulyani- Amin, Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat nomor urut 1 (satu) berkomitmen akan mempermudah pelayanan publik dalam sistem birokrasi.

Dengan menggunakan aplikasi berbasis Teknologi Informasi, Mulyani- Amin yang mengusung Visi terwujudnya Masyarakat Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) yang sejahtera berkeadilan ini, akan meningkatkan program reformasi birokrasi, sebagai upaya menuju penyelenggaraan sistem pemerintahan lebih baik.

" Program Reformasi birokrasi pelayanan yang saat ini sudah bagus, akan kita tingkatkan lagi," ungkap Mulyani Siregar, SH saat sosialisasi di RT 02 Kelurahan Patunas, Kecamatan Tungkal Ilir, Minggu (29/11/2020).

Jika saat ini masih ada pelayanan yang belum baik, mungkin ada oknum aparatur yang belum memahami sepenuhnya, apa yang menjadi tanggungjawabnya.

" Kita selaku aparatur, kewenangan itu harus dikesampingkan dengan menjadi pelayan yang baik, harus mau membantu masyarakat," sebutnya.

"Kalau memang bisa dipercepat kenapa harus diperlambat. Hal seperti itu tidak boleh lagi terjadi," tegasnya.

Peningkatan pelayanan dalam sistem birokrasi yang  akan dilakukan Mulyani  bersama M. Amin terhadap masyarakat, juga sejalan dengan program Presiden RI Ir. Joko Widodo, akan mewujudkan pelayanan publik yang efisien.

"Insya Allah beliau punya program akan memasukkan jaringan internet ke seluruh Desa - Desa. Dengan inilah kita akan mengenalkan kepada masyarakat pelayanan menggunakan aplikasi berbasis Teknologi Informasi," kata Mulyani.

Tujuan Aplikasi ini jelas Mulyani, Masyarakat di Desa - Desa maupun Kelurahan, tidak perlu lagi jauh jauh datang ke Kuala Tungkal mendatangi Instansi yang bersangkutan, untuk mengurus misalkan pajak dan urusan lainnya. Tetapi cukup melalui Aplikasi.

" Kami dan Presiden satu tarikan napas, sama-sama di PDI Perjuangan. Jika kami terpilih tentu komunikasi kami dengan Presiden dan para Menterinya akan berjalan baik," tukasnya.

Untuk diketahui, seperti yang dilansir dari laman inet.detik.com Pemerintah mau menggenjot pembangunan teknologi komunikasi dan informasi di Indonesia tahun 2021. Duit Rp 30,5 triliun pun disiapkan.

Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato Nota Keuangan di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020). Uang ini untuk mempercepat transformasi digital.

"Pembangunan Teknologi Komunikasi dan Informasi (ICT) di tahun 2021 dengan anggaran Rp 30,5 triliun, termasuk melalui TKDD, difokuskan untuk mengakselerasi transformasi digital," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, anggaran ini untuk penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, pemerintah mau mewujudkan pelayanan publik yang efisien dan cepat, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan.

"Mengonsolidasi dan mengoptimasi infrastruktur dan layanan bersama, serta mewujudkan inklusi masyarakat di wilayah prioritas pembangunan," imbuhnya.

Anggaran yang diumumkan Jokowi ini jauh lebih besar dari yang diajukan oleh Kemenkominfo. Dalam beberapa pemberitaan sebelumnya, Menkominfo Johnny G Plate kepada media menyampaikan pihaknya membutuhkan anggaran Rp 22,57 triliun. (@mc)