Kota Jambi Akan Implementasikan Kartu Kredit Daerah

JAMBIPRIMA.COM, JAMBI- Wali Kota Jambi, Syarif Fasha mengatakan akan mulai menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).  Hal itu untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

"Pemkot Jambi juga telah menerbitkan Perwal 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan APBD Kota Jambi," kata Fasha, kemarin.

Dia menjelaskan, tujuan dari KKPD adalah untuk percepatan realisasi belanja daerah melalui mekanisme UP secara non-tunai (mewujudkan transparansi dan akuntabilitas); Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN); Meningkatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah; dan Sebagai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANASPK).

"Jadi kawan-kawan DPRD, termasuk juga OPD, kalau mau perjalanan dinas tidak lagi berfikir ada atau tidaknya Ganti Uang (SPP-GU) atau Tambah Uang (SPP-TU) di khas bendahara. Karena sudah pakai kartu kredit semua," ujar Fasha.

Ia berharap kebijakan ini bisa menjadi role model nasional. Sebab, di Indonesia baru ada di Kota Cilegon, Provinsi Banten. "Kota Jambi Insya Allah jadi yang ke dua nantinya," tambahnya. 

Kata Fasha, hal ini merupakan cara agar sistem pembayaran berbasis kredit untuk memfasilitasi transaksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam bentuk Kartu Kredit Pemerintah yang diproses secara domestik dapat diimplementasikan dengan baik di wilayahnya masing- masing.

"Kita semua bersama-sama belajar dan sharing terkait pemahaman KKPD. Tentunya, di setiap wilayah memiliki kasus yang berbeda-beda," jelasnya.

Untuk mengimplementasikan KKPD ini, Pemkot Jambi diketahui telah mengirim beberapa pegawai untuk belajar ke Kota Cilegon beberapa waktu lalu.