Gas Subsidi 3 Kg Tetap Dijual Bebas di Warung dengan Harga Tinggi di Kota Jambi

Jambi - Meskipun pemerintah telah menetapkan penyaluran gas subsidi 3 kg melalui pangkalan resmi, di Kota Jambi masih terlihat gas tersebut dijual bebas di warung kelontong dengan harga mencapai Rp 35-40 ribu per tabung.

Kelangkaan gas subsidi di pangkalan membuat sejumlah masyarakat terpaksa membelinya dengan harga tinggi di warung, meskipun seharusnya hanya tersedia di pangkalan resmi.

Keluhan ini mencuat dari beberapa warga, seperti Yeni, seorang ibu rumah tangga yang mengakui harus membeli gas 3 kg di warung sekitar rumahnya dengan harga yang jauh lebih tinggi karena tidak terdaftar dalam kartu pelanggan.

"Saya tidak bisa ngambil di pangkalan, karena tidak terdaftar dalam kartu pelanggan. Jadi ngambil di warung," kata Yeni, istri seorang tukang ojek, Minggu (3/12/2023).

Menurutnya, meskipun penertiban dilakukan untuk pembelian gas 3 kg dengan kartu pelanggan, gas subsidi tersebut masih dijual bebas di warung-warung.

Nanda, seorang pemilik warung, mengakui dapat menjual gas subsidi di tempatnya karena ada yang mengantar langsung.

"Dari yang ngantar saya ambil dengan harga Rp 27 ribu - Rp 28 ribu per tabung, biasanya saya membeli 10 tabung," ujarnya.

Terpisah, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, Amran, menyatakan pihaknya terus memantau dan melakukan langkah-langkah pencegahan untuk mencegah kelangkaan gas bersubsidi.

Meskipun penyaluran dianggap lancar, dia mengimbau agar penyalur gas bersubsidi melaporkan jika ada penyimpangan dalam penyaluran.

"Laporkan ke kami kalau ada pihak-pihak yang bermain dalam penyaluran gas bersubsidi," tegasnya.

Amran menekankan pentingnya memastikan penyaluran gas bersubsidi sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh Pertamina untuk mencegah terjadinya kelangkaan dan kegaduhan di masyarakat.

Namun, beberapa warga masih merasakan kesulitan mendapatkan gas subsidi dengan harga terjangkau, menyoroti tantangan dalam sistem penyaluran yang masih perlu diperbaiki.

Meskipun pihak berwenang berupaya menjaga kelancaran penyaluran, pengawasan yang ketat dan koordinasi yang lebih baik mungkin diperlukan untuk memastikan gas subsidi benar-benar tersedia bagi masyarakat yang membutuhkannya dengan harga yang terjangkau.