Yuzep Herman: Kita Usulkan 1193 Orang P3K Paruh Waktu Untuk jadi P3K Penuh Waktu ke MenPan RB

Selasa, 18 Februari 2025 - 19:16:11 WIB - Dibaca: 1473 kali

RDP komisi 1 DPRD Tebo dengan Sekda, BKPSDM dan pihak terkait lainnya
RDP komisi 1 DPRD Tebo dengan Sekda, BKPSDM dan pihak terkait lainnya (Ardi)

JAMBIPRIMA.COM,TEBO - Kami kembali mengundang sekretaris daerah (Sekda), Dins Pendidikan, badan keuangan daerah (Bakeuda) dan dinas kesehatan (Dinkes), terkait dengan usulan tenaga honorer yang terdata di data base untuk menjadi P3K penuh waktu,"ucap Ketua Komisi I DPRD Tebo Yuzeb Herman usai rapat dengar pendapat (RDP), Senin 17 Februari 2025.

Hasilnya RDP sudah di sampaikan ke pemerintah sesuai hasil dari kementerian pendayagunaan aparatur sipil negara reformasi dan birokrasi (Kemenpan RB) dapat secepatnya mengusulkan penambahan kuota P3K penuh waktu," lanjutnya.

Yuzeb menjelaskan, bahwa jumlah keseluruhan P3K yang masuk kedata base berjumlah 1193 orang termasuk tenaga teknis pendidikan dan kesehatan, kami usulkan semua walau nantinya tergantung dengan keuangan daerah.

Terkait adanya surat edaran Menpan RB, memberikan peluang P3K paruh waktu menjadi penuh waktu untuk tenaga guru dan kesehatan sebanyak 651 orang harus diusulkan di tahap awal dan dalam RDP juga kita sudah masukan yang tenaga teknis sebanyak 542 orang total 1193,"kata Yuzeb.

Dikatakan Yuzeb, nantinya usulan P3K tersebut akan di usulkan dalam dua tahun, apakah itu teknis maupun tenaga guru dan kesehatan bisa tuntas secara keseluruhan.

" Saat dalam RDP diakui Yuzeb juga di bicarakan soal anggaran, kalau dari jumlah 651 orang P3K hanya menelan biaya Rp25-36 milyar dalam setahun. Sebelumnya sudah dianggarkan sekitar Rp8 milyar untuk SK pengangkatan P3K yang kemarin.

" Namun untuk pengangkatan yang baru ini Yuzeb menyebut belum dibuat SK penuh waktunya, karena harus sesuai dengan persetujuan dan usulan. Sementara itu P3K penuh waktu ini harus secepatnya di usulkan oleh Bupati ke Menpan RB untuk tambahan kuota tersebut.

Selain itu Yuzeb menuturkan, anggaran kita yang ada saat ini sedang menunggu proses refocusing oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Memang untuk gaji P3K tidak cukup karena di potong sesuai Inpres nomor 1 tahun 2025, namun setelah ini kita akan kembali berembuk lagi," tandasnya. (ARDI)





BERITA BERIKUTNYA