Cek Endra juga Tak Setuju Stockpile Batu Bara di Aur Kenali

Minggu, 23 Februari 2025 - 19:00:04 WIB - Dibaca: 1582 kali

CE hadiri reses di Aur Kenali, Sabtu (22/2/2025).
CE hadiri reses di Aur Kenali, Sabtu (22/2/2025). (Ahmad)

JAMBIPRIMA.COM, KOTAJAMBI - Warga Kelurahan Aur Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, memanfaatkan momentum reses Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, untuk mengadukan keresahan mereka terkait rencana pembangunan stockpile batu bara.

Dalam reses tersebut, turut hadir Anggota DPR RI Komisi VII, Cek Endra, yang membidangi sektor pertambangan dan energi, serta lingkungan hidup.

Warga dengan tegas menolak kehadiran stockpile batu bara di wilayah mereka.

Mereka khawatir aktivitas stockpile akan mencemari lingkungan dan mengganggu kehidupan masyarakat sekitar.

Polemik ini mencuat setelah PT Sinar Anugerah Sukses (SAS) dikabarkan berencana membangun stockpile batu bara di kawasan Aur Duri, yang lokasinya berdekatan dengan permukiman warga.

Menanggapi keluhan tersebut, Cek Endra memastikan bahwa tidak akan ada pembangunan stockpile di Kota Jambi.

Ia menegaskan dukungannya terhadap aspirasi warga yang menolak proyek tersebut.

"Saya mendukung warga yang menolak pembangunan stockpile. Saya pastikan tidak ada stockpile batu bara di Kota Jambi," ujar Cek Endra saat pertemuan reses berlangsung.

Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, juga menegaskan bahwa pihaknya bersama pemerintah daerah telah menolak pembangunan stockpile karena tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Jambi.

"Berdasarkan RTRW, kawasan tersebut adalah wilayah pemukiman dan pertanian, bukan untuk aktivitas industri seperti stockpile batu bara. Kami mendukung warga untuk menolak rencana tersebut," tegas Kemas Faried.

Warga berharap komitmen ini benar-benar diwujudkan oleh pemerintah, sehingga tidak ada lagi kekhawatiran tentang pencemaran lingkungan akibat stockpile batu bara di Kota Jambi.

Aksi penolakan terhadap stockpile batu bara di Jambi terus menguat.

Warga bersama DPRD dan pemerintah daerah bersatu dalam menolak keberadaan fasilitas ini demi menjaga lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar. (Cr04)





BERITA BERIKUTNYA