KNPI Tebo Dorong Sinergi APH dan Pemda Berantas PETI

JAMBIPRIMA.COM, TEBO – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Tebo mendorong aparat penegak hukum (APH) dan pemerintah daerah bersinergi dalam memberantas aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI).

Dorongan tersebut disampaikan DPD KNPI Tebo, Fahmi, menyikapi kembali beroperasinya aktivitas PETI di Desa Teluk Langkap, Kecamatan Sumay, pasca dilakukan penertiban.

“Saya berharap APH dan pemerintah bisa menyatu dan bersinergi. Pemberantasan PETI tidak bisa hanya diserahkan kepada pihak kepolisian,” kata Fahmi, Jumat (14/8/2026).

Menurut Fahmi, Pemerintah Kabupaten Tebo telah menerbitkan surat edaran (SE) tentang larangan aktivitas PETI. Ia mengapresiasi langkah tersebut, namun meminta agar aturan itu benar-benar diterapkan di lapangan.

Fahmi juga menyoroti dugaan bocornya informasi sebelum razia dilakukan. Menurutnya, kondisi tersebut membuat pekerja PETI lebih dahulu membubarkan aktivitas dan menghilangkan rakit sebelum petugas tiba.

“Ini menjadi indikasi yang perlu diperhatikan. Saat akan dilakukan razia, rakit PETI sudah bubar lebih dulu sehingga tidak ditemukan aktivitas di lapangan,” ujarnya.

Ia menilai persoalan PETI di Teluk Langkap tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga telah menimbulkan konflik sosial antara masyarakat dan pekerja PETI.

“Kalau poin-poin SE Pemda tidak dijalankan, akhirnya masyarakat dengan pekerja yang dibenturkan. Dampak sosialnya harus kita pertimbangkan sehingga persoalan ini terus bergejolak dan tidak pernah selesai,” katanya.

Fahmi menyebut keributan terkait PETI di Teluk Langkap sebenarnya sudah beberapa kali terjadi, namun tidak semuanya terekspos. Bahkan, kasus terakhir telah dilaporkan ke Polres Tebo dan sempat diarahkan melalui mekanisme restorative justice (RJ).

Ia berharap pemberantasan PETI dilakukan secara menyeluruh di seluruh wilayah Kabupaten Tebo dengan melibatkan berbagai pihak.

“Tidak hanya di Teluk Langkap. Di mana pun ada PETI harus diberantas. Untuk memberantasnya secara keseluruhan, tidak bisa hanya menyerahkan sepenuhnya kepada Polres Tebo, tetapi semua pihak harus dilibatkan,” tegasnya. (DVD)