Paripurna LKPJ, Maulana Janji Akan Tuntas Lima Persoalan di Kota

JAMBIPRIMA.COM, KOTAJAMBI -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi menggelar Rapat Paripurna dalam rangka jawaban eksekutif atas pandangan fraksi-fraksi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Jambi Tahun 2024, di Gedung Swarna Bhumi pada Rabu (26/03/2025).

Dalam rapat tersebut, eksekutif menanggapi berbagai masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD, terutama terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan aset daerah, tata kelola sampah, layanan air bersih, serta peningkatan layanan publik.

Walikota Jambi Maulana mengatakan bahwa dirinya mendengarkan pandangan para fraksi di DPRD berkaitan dengan LKPJ tahun 2024 tersebut.

"Tadi ulasan yang dibacakan para fraksi intinya menekankan optimalisasi PAD Kota Jambi,"katanya.

Kemudian kata Maulana, para fraksi juga banyak yang menekan pengelola aset daerah."Saya kira ini sejalan dengan visi misi kami. Dimana aset pemerintah berkerja secara optimal di dorong peryetaan modal ke BUMD," ujar Maulana Walikota Jambi.

Selain aset daerah, kata Maulana, dewa juga menyoroti mengenai sampah sehingga hal tersebut sesuai dengan visi dan misi Walikota Jambi untuk tata kelola sampah tertutup tersebut.

"Itu sesuai visi misi kami. Misalnya di TPA Talang Gulo itu sebagai tata kelola yang memiliki nilai ekonomi, dan turunan kampung bahagia,"Jelasnya.

Sementara itu, persoalan air bersih di Kota Jambi, kata Maulana para fraksi di DPRD juga menyoroti tentang pelayanan yang belum optimal.

"Ia emang belum optimal karena layanan baik jam operasional itu dibawa 12 jam yaitu hanya 6 jam saja, sehingga ini menjadi perhatian khusus kami,"tegasnya.

kenapa belum optimal karena keterbatasan dengan APBD Kota Jambi. Namun dirinya yakin untuk mencari kerja sama para investor untuk melakukan investasi di Kota Jambi tersebut.

"Kita akan mendorong kerja sama investasi. Jadi kami dorong untuk Tirta Mayang itu mencari investor. Untuk membantu membangun fasilitas air bersih, hal yang sama juga akan dilakukan dalam tata kelola sampah," ujarnya.

Kemudian, masukan dari fraksi DPRD terkait peningkatan layanan publik juga menjadi perhatian utama dalam rapat paripurna ini.

Maulana menegaskan bahwa layanan publik menjadi program prioritas pemerintah Kota Jambi, terutama setelah dilakukan kenaikan hak Pegawai Pemerintah (PP) dan Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Kami sudah menaikkan hak ASN dan PP, sehingga kami juga meminta kewajiban mereka untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat,"pungkasnya. (Cr04)