JAMBIPRIMA.COM, KOTA JAMBI – Ratusan pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Jambi pada Selasa 20 Mei 2025. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas ketidakjelasan nasib mereka yang telah puluhan tahun mengabdi tanpa kepastian status.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menegaskan bahwa pemerintah pusat telah mengatur secara tegas kebijakan terkait tenaga honorer. Ia menyampaikan bahwa pengangkatan honorer tidak lagi diperbolehkan, sejalan dengan kebijakan nasional tentang perampingan dan efisiensi birokrasi.
“Saat ini, sesuai dengan perencanaan dan aturan yang telah disempurnakan, pemerintah melakukan perampingan dan efisiensi. Itu semua sudah diatur. Nantinya, gubernur atau wali kota akan mensosialisasikannya. Artinya, tidak diperkenankan lagi untuk mengangkat tenaga honorer,” jelas Bima Arya pada Rabu 21 Mei 2025.
Ia menambahkan bahwa pemerintah sedang menata sistem kepegawaian secara menyeluruh, termasuk proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang dilakukan berdasarkan aturan. (Ahmad)
Hadiri Sosialisasi BPIP, Wagub Jambi Tekankan Pentingnya Guru Tanamkan Nilai Pancasila
Dinas Pendidikan Kota Jambi Gandeng BPIP, Perkuat Ideologi Pancasila bagi Guru se-Provinsi Jambi
Gubernur Al Haris: Pemprov Jambi Dukung Penuh Program Kemendikdasmen Wujudkan Pendidikan Berkualitas
PUNCAK HARI ADAT MELAYU JAMBI 2026, GUBERNUR AL HARIS AJAK MASYARAKAT PERKUAT JATI DIRI
Sekolah Rakyat di Tebo Segera Dibangun, Lahan Beres, DED Rampung Agustus
Judol Jadi Biang Kerok Perceraian di Tebo, 30 Persen Gugatan Dipicu Kecanduan Judi Online
Warga Desa Suka Jaya Rimbo Ulu, Dipaksa Bayar Denda, Ini Kronologisnya