Fraksi Golkar Soroti LPJU Rusak dan Masalah Sampah di Paripurna LKPJ 2025

JAMBIPRIMA.COM,. JAMBI – Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Jambi menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap kinerja Pemerintah Kota Jambi dalam rapat paripurna dengan agenda tanggapan fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Jambi Tahun 2025, yang digelar pada Senin (6/4/2026).

Melalui juru bicaranya, Rubi Salam, Fraksi Golkar menyoroti berbagai persoalan yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah, mulai dari infrastruktur dasar hingga pelayanan publik yang langsung dirasakan masyarakat.

Salah satu sorotan utama adalah terkait kondisi lampu penerangan jalan umum (LPJU) yang masih banyak mengalami kerusakan di sejumlah titik di Kota Jambi. Fraksi Golkar menilai, persoalan ini tidak bisa dianggap sepele karena berkaitan langsung dengan kenyamanan, keamanan, dan aktivitas masyarakat pada malam hari.

Menurut Rubi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) sebagai pihak yang bertanggung jawab harus lebih sigap dan responsif dalam melakukan perbaikan serta pemeliharaan LPJU.

“Masih banyak lampu jalan yang mati atau rusak dan belum ditangani dengan maksimal. Ini harus menjadi perhatian serius agar Kota Jambi tidak gelap dan tetap aman bagi masyarakat,” tegasnya.

Selain LPJU, Fraksi Golkar juga menyoroti persoalan sampah yang belakangan menjadi keluhan masyarakat di berbagai wilayah. Permasalahan ini bahkan kerap menjadi perbincangan publik, termasuk di media sosial, akibat menumpuknya sampah di sejumlah titik.

Fraksi Golkar meminta Pemerintah Kota Jambi untuk lebih serius dan terstruktur dalam menangani persoalan tersebut, mulai dari sistem pengangkutan, ketersediaan armada, hingga pengelolaan akhir sampah.

“Kami melihat persoalan sampah ini perlu penanganan yang lebih komprehensif. Tidak hanya sekadar angkut buang, tetapi juga bagaimana sistem pengelolaannya bisa lebih baik dan berkelanjutan,” ujar Rubi.

Lebih lanjut, Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya peningkatan sektor kesehatan dan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan daerah. Menurutnya, kedua sektor ini merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus terus diperhatikan, baik dari sisi kualitas layanan maupun dukungan anggaran.

Ia mendorong agar Pemerintah Kota Jambi dapat meningkatkan alokasi anggaran di kedua sektor tersebut setiap tahunnya, seiring dengan tuntutan pelayanan yang semakin meningkat.

“Kesehatan dan pendidikan adalah fondasi utama pembangunan. Kami berharap ada peningkatan yang signifikan, baik dari sisi kualitas pelayanan maupun dukungan anggaran,” tambahnya.

Rubi juga menegaskan bahwa berbagai catatan yang disampaikan Fraksi Golkar merupakan bentuk komitmen DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah. Ia berharap, masukan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Jambi untuk memperbaiki kinerja ke depan.

Rapat paripurna ini sendiri menjadi bagian penting dalam siklus evaluasi tahunan, di mana setiap fraksi diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan umum terhadap kinerja pemerintah selama satu tahun anggaran.

Sejumlah fraksi lain di DPRD Kota Jambi sebelumnya juga telah menyampaikan berbagai sorotan dan rekomendasi terhadap pelaksanaan program dan kebijakan Pemerintah Kota Jambi sepanjang tahun 2025.

Dengan adanya masukan dari legislatif, diharapkan pemerintah daerah dapat melakukan pembenahan secara menyeluruh, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat semakin optimal dan merata di seluruh wilayah Kota Jambi. (Rhm)