Gerindra Kritik Keras LKPJ Bupati Tebo 2025: Ketergantungan Dana Pusat Masih Tinggi

JAMBIPRIMA.COM,. TEBO – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Tebo menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tebo Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD. Kritik tersebut menyoroti berbagai aspek penting, mulai dari kemandirian fiskal daerah hingga pemerataan pembangunan.

Melalui juru bicaranya, Karno, Fraksi Gerindra menilai bahwa kondisi keuangan daerah masih belum menunjukkan kemandirian yang kuat. Hal ini terlihat dari tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat yang dinilai belum diimbangi dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Karno, pemerintah daerah perlu melakukan terobosan dan inovasi dalam menggali potensi PAD yang ada di Kabupaten Tebo. Ia menegaskan, selama ketergantungan terhadap dana pusat masih tinggi, maka ruang gerak pembangunan daerah akan terbatas.

“Ketergantungan yang tinggi terhadap dana pusat menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah masih lemah. Pemerintah daerah harus lebih serius dan inovatif dalam menggali potensi PAD, bukan sekadar mengandalkan dana transfer,” tegasnya dalam forum paripurna.

Selain persoalan fiskal, Fraksi Gerindra juga menyoroti kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai belum maksimal. Rendahnya tingkat serapan anggaran menjadi perhatian serius, karena mencerminkan adanya kelemahan dalam perencanaan maupun pelaksanaan program kerja.

Karno menjelaskan, serapan anggaran yang tidak optimal dapat berdampak langsung pada terhambatnya realisasi program pembangunan. Jika kondisi ini terus terjadi, maka manfaat pembangunan tidak akan dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.

“Serapan anggaran yang tidak optimal mencerminkan lemahnya perencanaan dan eksekusi program. Jika ini terus dibiarkan, pembangunan tidak akan berjalan efektif dan masyarakat yang akan dirugikan,” ujarnya.

Di sektor infrastruktur, Fraksi Gerindra juga menilai masih terdapat ketimpangan pembangunan antarwilayah di Kabupaten Tebo. Beberapa daerah, khususnya wilayah pelosok, masih menghadapi keterbatasan akses jalan yang layak, serta minimnya layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.

Lebih lanjut, Fraksi Gerindra turut menekankan pentingnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dinilai sebagai langkah penting untuk mencegah potensi penyimpangan anggaran sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Setiap rupiah anggaran harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi komitmen utama pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan,” tambah Karno.

Di akhir penyampaiannya, Fraksi Gerindra berharap seluruh catatan strategis yang disampaikan dalam rapat paripurna tersebut dapat menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah daerah. Dengan demikian, kinerja pembangunan ke depan dapat lebih optimal dan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tebo secara merata. (Sab)