PDIP Tebo Soroti LKPJ 2025: Kesehatan, Jalan, dan Ketahanan Pangan Harus Jadi Prioritas

JAMBIPRIMA.COM,. TEBO– Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Tebo menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tebo Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di Muaro Tebo, Senin (13/4/2026).

Melalui pandangan akhir fraksinya, PDIP menegaskan bahwa pembangunan daerah ke depan harus lebih terfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Sektor kesehatan, infrastruktur, pendidikan, serta ketahanan pangan menjadi perhatian utama yang dinilai masih memerlukan pembenahan serius.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Tebo, Aivandri AB, menyoroti pentingnya optimalisasi pendapatan dan pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), khususnya di puskesmas dan rumah sakit. Menurutnya, peningkatan pendapatan harus diiringi dengan pemanfaatan anggaran yang efisien, transparan, dan tepat sasaran.

Ia menegaskan, penggunaan dana BLUD harus diprioritaskan untuk layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti pelayanan ibu hamil, penanganan stunting, hingga layanan kesehatan bagi lanjut usia (lansia). Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sekaligus menekan angka masalah kesehatan dasar di daerah.

Selain itu, Fraksi PDIP juga menyoroti penggunaan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Jamkesda yang mencapai Rp14,7 miliar. Aivandri menekankan agar anggaran tersebut benar-benar dialokasikan secara selektif dan tepat sasaran, terutama bagi masyarakat tidak mampu dan kategori miskin ekstrem.

“Jangan sampai dana besar ini tidak tepat sasaran. Harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang paling membutuhkan,” tegasnya.

Di sektor ketahanan pangan, PDIP mengingatkan pentingnya pengawasan dan optimalisasi penggunaan Dana Alokasi Desa (ADD). Hal ini menjadi krusial mengingat potensi dampak fenomena El Nino yang dapat mengganggu produksi pangan masyarakat, terutama di sektor pertanian.

Fraksi PDIP meminta pemerintah daerah memastikan bahwa anggaran ketahanan pangan yang dikelola melalui desa benar-benar digunakan secara efektif, terukur, dan mampu mengantisipasi risiko krisis pangan akibat perubahan iklim.

Sementara itu, sektor infrastruktur menjadi sorotan tajam lainnya. PDIP menilai pembangunan jalan harus menjadi prioritas utama dibandingkan proyek fisik lainnya yang kurang mendesak. Salah satu yang disoroti adalah pembangunan jalan Benteng Kurung menuju Desa Balai Rajo di Kecamatan VII Koto Ilir.

Menurut Aivandri, jalan tersebut memiliki peran vital sebagai akses utama masyarakat menuju fasilitas kesehatan, pusat pemerintahan, serta aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, Fraksi PDIP meminta agar pembangunan jalan tersebut tetap dianggarkan dalam APBD 2026.

Tak hanya itu, PDIP juga mendesak pemerintah daerah bersama Dinas PUPR-PR dan Komisi III DPRD untuk turun langsung meninjau kondisi Jalan Pasar Sarinah di Kecamatan Rimbo Bujang yang kerap dilanda banjir. Selain mengganggu mobilitas warga, kondisi ini juga berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat.

Perbaikan jalan di Kecamatan Rimbo Ulu juga menjadi perhatian, mengingat kondisi jalan yang rusak dinilai menghambat distribusi hasil pertanian dan aktivitas petani sehari-hari.

Dalam aspek pelayanan publik lainnya, Fraksi PDIP turut menyoroti keterbatasan layanan pemadam kebakaran (Damkar). Mereka mendorong adanya penambahan armada dan personel, terutama di wilayah yang jauh dari jangkauan layanan, guna meningkatkan respons terhadap potensi kebakaran.

Di bidang pendidikan, PDIP menekankan pentingnya peningkatan kinerja tenaga pendidik, khususnya guru yang telah menerima tunjangan sertifikasi. Hal ini dinilai penting untuk mendongkrak kualitas pendidikan dan berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tebo yang saat ini masih cenderung stagnan.

Lebih lanjut, Fraksi PDIP juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar lebih cermat dalam merencanakan program dan kegiatan. Perencanaan yang matang dinilai penting untuk menghindari terjadinya sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) yang berujung pada ketidakefisienan penggunaan anggaran.

“Perencanaan harus tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat agar target indikator kinerja utama dapat tercapai secara maksimal,” ujar Aivandri.

Meski memberikan berbagai catatan kritis, Fraksi PDIP tetap menyampaikan apresiasi atas capaian yang telah diraih Pemerintah Kabupaten Tebo dalam berbagai sektor pembangunan selama tahun anggaran 2025.

Namun demikian, mereka menegaskan bahwa evaluasi dan perbaikan tetap harus dilakukan secara berkelanjutan agar pembangunan daerah semakin efektif dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Fraksi PDIP berharap seluruh masukan yang disampaikan dalam rapat paripurna tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan ke depan, demi mewujudkan Kabupaten Tebo yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera. (Syh)