JAMBIPRIMA.COM,. JAMBI – Penerapan sistem pembayaran non-tunai berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di sektor parkir Kota Jambi dinilai belum berjalan optimal. Wali Kota Jambi, Maulana, mengungkapkan masih terdapat sejumlah kendala yang menghambat efektivitas sistem tersebut di lapangan.
Menurut Maulana, pemerintah sebenarnya telah memberikan berbagai fasilitas untuk mendukung implementasi QRIS, mulai dari pembuatan rekening bagi petugas parkir hingga penyediaan kode QRIS di titik-titik parkir. Namun, dalam praktiknya, penggunaan sistem tersebut belum konsisten.
“Petugas parkir cenderung lebih memilih pembayaran tunai karena dianggap lebih praktis dan cepat. Ini menjadi salah satu kendala utama di lapangan,” ujar Maulana.
Selain faktor petugas, kendala juga datang dari sisi masyarakat. Ia menyebut masih banyak pengguna jasa parkir yang merasa penggunaan QRIS lebih rumit dibandingkan pembayaran tunai, sehingga memilih cara konvensional.
“Sebagian masyarakat masih menganggap QRIS itu ribet dan memakan waktu. Padahal, jika sudah terbiasa, justru lebih mudah dan transparan,” jelasnya.
Di tengah tantangan tersebut, Pemerintah Kota Jambi terus berupaya mencari solusi inovatif. Salah satu langkah yang tengah dijajaki adalah penerapan sistem parkir berbasis teknologi canggih dengan memanfaatkan Closed Circuit Television (CCTV) dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).
Dengan sistem ini, diharapkan pengelolaan parkir dapat dilakukan secara lebih transparan, akurat, dan minim kebocoran pendapatan. Petugas parkir nantinya juga akan dibekali pelatihan penggunaan perangkat digital agar mampu beradaptasi dengan sistem baru.
“Kami sedang menjajaki kerja sama untuk menghadirkan sistem parkir berbasis CCTV dan AI. Ini bagian dari upaya modernisasi layanan publik di Kota Jambi,” kata Maulana.
Meski demikian, ia mengakui bahwa penerapan sistem tersebut bukan tanpa tantangan. Berdasarkan pengalamannya dan studi di berbagai daerah, pengelolaan parkir, khususnya parkir tepi jalan, merupakan persoalan yang cukup kompleks.
“Kalau parkir di dalam kawasan seperti mal atau gedung itu lebih mudah dikontrol karena ada sistem keluar-masuk yang jelas. Tapi parkir tepi jalan ini yang menjadi tantangan terbesar,” ungkapnya.
Selama ini, lanjut Maulana, kontribusi pendapatan dari sektor parkir dinilai masih belum optimal. Ia menyebut rata-rata setoran dari petugas parkir ke kas daerah hanya berkisar 10 persen dari total potensi pendapatan yang ada.
Hal ini menunjukkan perlunya pembenahan sistem secara menyeluruh, baik dari sisi pengawasan, teknologi, maupun pola kerja petugas di lapangan.
Sebagai langkah awal, Pemkot Jambi berencana melakukan uji coba sistem parkir berbasis digital secara bertahap di beberapa titik strategis. Salah satu lokasi yang akan menjadi percontohan adalah kawasan Banjuran Budayo.
Melalui uji coba ini, pemerintah berharap dapat mengevaluasi efektivitas sistem sebelum diterapkan secara lebih luas di seluruh wilayah kota.
Namun demikian, Maulana menegaskan bahwa keberhasilan transformasi sistem parkir tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada perubahan perilaku semua pihak yang terlibat.
“Kunci utamanya ada pada kesadaran bersama. Petugas parkir dan masyarakat harus mau berubah. Memang tidak mudah, tapi kita harus terus berupaya. Saya optimistis ini bisa berhasil,” tegasnya.
Dengan berbagai langkah inovatif yang tengah disiapkan, Pemkot Jambi berharap sistem parkir ke depan dapat menjadi lebih transparan, efisien, serta memberikan kontribusi maksimal bagi pendapatan daerah. (Ahmad)
Camat Tebo Ilir Rehab Makam Keramat Tanpa Dana APBD, Ini Sosok di Baliknya!
Pemkot Jambi Siapkan Lelang Sekda dan Jabatan Eselon II Pertengahan 2026
Dikonfirmasi Wartawan, Humas Montd’or Oil Akui Off Duty Saat Disinggung Rencana Jalur Pipa TMMD
PMD Tebo Klarifikasi Polemik 8 Cakades, Tegaskan Masih Koordinasi dengan Pusat Terkait Aturan Baru
Krisis TPS di Rimbo Bujang Disorot PKB, DLH-HUB Tebo Akui Keterbatasan Armada
Ketua DPRD Jambi Ikuti Retreat Kepemimpinan Nasional di Magelang
Turap Rp20,4 Miliar di Pagar Puding Disorot, DPRD Tebo Pertanyakan Kualitas dan Transparansi