Krisis TPS di Rimbo Bujang Disorot PKB, DLH-HUB Tebo Akui Keterbatasan Armada

JAMBIPRIMA.COM, TEBO – Persoalan pengelolaan sampah di Kabupaten Tebo kembali menjadi sorotan. Kali ini, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Tebo menyoroti serius ketiadaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di Kecamatan Rimbo Bujang dalam pandangan akhir fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tebo Tahun Anggaran 2025.

Menanggapi hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLH-HUB) Kabupaten Tebo mengakui adanya keterbatasan fasilitas yang menjadi kendala utama dalam penanganan sampah di wilayah tersebut.

Kepala DLH-HUB Kabupaten Tebo, Eriyanto, menjelaskan bahwa tidak tersedianya TPS di Rimbo Bujang berdampak langsung pada perilaku masyarakat yang akhirnya membuang sampah secara sembarangan. Kondisi ini memicu munculnya titik-titik sampah liar yang semakin sulit dikendalikan.

“Yang menjadi masalah saat ini adalah tidak adanya TPS di Rimbo Bujang. Akibatnya, masyarakat membuang sampah sembarangan dan muncul banyak titik sampah liar,” ujar Eriyanto, Rabu (15/4/2026).

Meski demikian, pihaknya tetap berupaya melakukan pengangkutan sampah liar yang ada. Namun, upaya tersebut diakui belum maksimal karena keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki.

“Kami tetap mengangkut sampah liar, tapi sebatas kemampuan fasilitas yang ada. Armada kita di Rimbo Bujang hanya dua unit dump truk, tentu tidak sebanding dengan volume sampah yang terus meningkat,” jelasnya.

Ia juga menambahkan, keterbatasan tenaga pengangkut menjadi tantangan lain di lapangan. Dengan kondisi tersebut, penanganan sampah sering kali mengalami keterlambatan.

DLH-HUB berharap adanya dukungan dan sinergi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah kecamatan, pemerintah desa, hingga masyarakat. Menurutnya, persoalan sampah tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah daerah semata.

“Kami berharap peran aktif dari pihak kecamatan, desa, hingga RT. Masalah sampah ini adalah tanggung jawab bersama, termasuk masyarakat dan juga anggota dewan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Eriyanto juga membuka ruang dialog dengan DPRD melalui forum resmi seperti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), guna membahas secara rinci berbagai kendala yang dihadapi DLH-HUB dalam pengelolaan sampah.

Sementara itu, Anggota DPRD Tebo dari Fraksi PKB, Imam Syafi’i, menegaskan bahwa persoalan sampah tersebut sebelumnya telah disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi III. Ia menyebut, hal itu menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi DLH-HUB yang harus segera ditindaklanjuti.

“Permasalahan ini sudah kami sampaikan saat hearing dengan Komisi III. Itu menjadi komitmen mereka yang harus segera direalisasikan,” ujarnya.

Terkait kemungkinan digelarnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan, Imam menyebut pihaknya masih akan berkoordinasi dengan pimpinan komisi untuk menentukan langkah selanjutnya.

“Kita lihat dulu situasinya. Nanti akan kami rembukkan dengan Ketua Komisi, apakah perlu memanggil kembali DLH-HUB,” tambahnya.

Di sisi lain, Ketua Komisi III DPRD Tebo, Dimas Cahya Kusuma, memastikan pihaknya akan mengambil langkah tegas dengan memanggil DLH-HUB guna membahas persoalan tersebut secara komprehensif.

Menurutnya, masalah sampah merupakan isu krusial yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat, terutama di wilayah dengan tingkat produksi sampah tinggi seperti Rimbo Bujang.

“Kami akan segera menjadwalkan pemanggilan DLH-HUB. Ini persoalan serius karena menyangkut lingkungan dan kesehatan masyarakat,” tegas Dimas.

Ia juga menambahkan bahwa pihak kecamatan akan turut dilibatkan dalam rapat tersebut agar ada perhatian dan langkah konkret di tingkat wilayah.

“Nanti camat juga kita libatkan supaya ada atensi khusus. Semua masukan dari fraksi dalam pandangan akhir wajib kita tindak lanjuti melalui RDP,” pungkasnya. (Ahmad)