Batu Bara Sumbang Rp112 Miliar untuk Jambi, Tapi Infrastruktur Masih Jadi Kendala

JAMBIPRIMA.COM,. JAMBI – Sektor mineral dan batu bara kembali menunjukkan perannya sebagai salah satu tulang punggung perekonomian Provinsi Jambi. Sepanjang tahun anggaran 2025, sektor ini berhasil menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp112 miliar, sekaligus memenuhi target yang telah ditetapkan dalam APBD.

Gubernur Jambi, Al Haris, mengungkapkan bahwa kontribusi tersebut berasal dari dua komponen utama, yakni iuran tetap (landrent) sebesar Rp6,11 miliar serta iuran produksi atau royalti yang mencapai Rp105,96 miliar. Capaian ini dinilai menjadi bukti nyata bahwa sektor batu bara masih menjadi mesin penggerak ekonomi daerah.

“Realisasi ini sudah mencapai 100 persen dari target yang ditetapkan. Artinya, sektor ini masih sangat potensial dalam mendukung pendapatan daerah,” ujarnya.

Meski demikian, di balik besarnya kontribusi tersebut, sejumlah persoalan mendasar masih menjadi tantangan serius. Hingga 2025, tercatat ada 86 perusahaan batu bara yang telah mengantongi izin usaha di Jambi. Namun, hanya 31 perusahaan yang aktif berproduksi, menunjukkan masih adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi di lapangan.

Gubernur juga menjelaskan bahwa pengelolaan pendapatan dari sektor ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, di mana Dana Bagi Hasil (DBH) diperoleh dari iuran tetap serta sumbangan produksi. Skema ini menjadi salah satu sumber penting bagi daerah dalam meningkatkan kapasitas fiskal.

Tak hanya soal pendapatan, perusahaan tambang juga diwajibkan untuk berkontribusi terhadap masyarakat sekitar. Bentuk tanggung jawab tersebut meliputi pemberdayaan ekonomi masyarakat hingga kewajiban reklamasi lahan pascatambang yang diawasi langsung oleh pemerintah pusat.

Salah satu isu krusial yang hingga kini belum sepenuhnya terselesaikan adalah pembangunan jalan khusus angkutan batu bara. Infrastruktur ini dinilai sangat penting untuk mengurangi dampak aktivitas hauling di jalan umum yang selama ini kerap menimbulkan kemacetan, kerusakan jalan, hingga risiko kecelakaan.

Dari sejumlah proyek yang berjalan, pembangunan jalan khusus oleh PT Inti Bangun Sarana (IBS) tercatat paling progresif. Hingga kini, proyek tersebut telah mencapai sekitar 86 persen atau sepanjang 72 kilometer dari total target 101 kilometer. Pemerintah berharap jalan ini dapat segera difungsikan secara bertahap setelah seluruh konektivitas dan fasilitas pendukung rampung.

Di sisi lain, proyek jalan yang digarap PT Sinar Anugerah Sukses (SAS) sepanjang 108 kilometer justru masih terhenti sejak September 2025. Penghentian ini disebabkan oleh kendala sosial dan perizinan yang hingga kini masih dalam proses penyelesaian. Pemerintah Provinsi Jambi pun terus melakukan verifikasi serta memfasilitasi penyelesaian masalah agar proyek dapat kembali dilanjutkan.

Sementara itu, proyek jalan oleh PT Putra Bulian Properti (PBP) sepanjang sekitar 143 kilometer masih berada pada tahap awal. Hingga saat ini, progresnya belum menunjukkan perkembangan signifikan, terutama karena terkendala proses pembebasan lahan dan administrasi di tingkat pusat.

Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Provinsi Jambi telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mengendalikan dampak angkutan batu bara di jalan umum. Kebijakan tersebut meliputi pembatasan jam operasional, penegakan hukum terhadap pelanggaran, pengaturan lalu lintas angkutan, hingga perbaikan jalan yang terdampak.

Selain itu, koordinasi lintas sektor juga terus diperkuat, melibatkan aparat penegak hukum serta pemerintah kabupaten dan kota guna memastikan pengawasan berjalan optimal.

Ke depan, pemerintah menargetkan jalan khusus batu bara milik PT IBS dapat mulai dioperasikan dalam waktu dekat. Sementara proyek PT SAS diharapkan rampung pada akhir 2026, dengan catatan seluruh kendala dapat diselesaikan. Adapun penyelesaian proyek PT PBP masih bersifat kondisional, bergantung pada proses administrasi dan pembebasan lahan.

Dengan berbagai capaian dan tantangan tersebut, sektor batu bara tetap menjadi andalan Jambi. Namun, tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, potensi besar yang dimiliki dikhawatirkan belum dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat. (Ahmad)