Dari Polemik ke Musyawarah: Jalan Tengah Sengketa Gaji di IAKSS Muara Bungo

JAMBIPRIMA.COM, BUNGO – Polemik pembayaran gaji belasan dosen dan staf di Institut Administrasi & Kesehatan Setih Setio (IAKSS) Muara Bungo akhirnya mereda.

Pasalnya, melalui proses mediasi yang difasilitasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bungo, pihak yayasan, rektorat, dan karyawan sepakat menempuh jalur musyawarah sebagai solusi, sekaligus membatalkan rencana membawa sengketa ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Jambi.

Kesepakatan ini tidak datang secara instan. Tercatat, tiga kali mediasi digelar untuk mempertemukan kepentingan pekerja yang menuntut haknya dengan pihak pengelola kampus yang dihadapkan pada keterbatasan finansial.

Perwakilan dosen dan staf, Doni Hardi, mengakui bahwa keputusan menerima skema pembayaran gaji yang ditetapkan bukan tanpa pertimbangan. Kondisi keuangan kampus yang belum stabil menjadi faktor utama.

“Alhamdulillah sudah ditemui kesepakatan bersama. Kami menerima kebijakan dari yayasan terkait gaji yang pantas kami terima. Kami memahami kondisi keuangan yang belum memadai,” ujar Doni, Rabu siang (22/4/2026).

Namun demikian, kesepakatan tersebut menyisakan catatan penting. Besaran gaji yang diterima masih bervariasi dan belum sepenuhnya mengacu pada Upah Minimum Regional (UMR). Dalam konteks ketenagakerjaan, hal ini menjadi isu krusial karena menyangkut standar kesejahteraan pekerja.

Meski begitu, para dosen dan tenaga kependidikan memilih tetap menjalankan tugasnya. Komitmen ini menunjukkan adanya kepercayaan bahwa kondisi kampus dapat membaik ke depan.

“Kami masih tetap bekerja. Harapannya ke depan kampus bisa lebih maju dan berkembang, sehingga kami bisa mendapatkan gaji sesuai UMR,” tambah Doni.

Dari sisi manajemen, Rektor IAKSS, Dr. Nanik Istianingsih, menilai kesepakatan ini sebagai hasil komunikasi intensif yang akhirnya menemukan titik temu antara harapan karyawan dan kemampuan yayasan.

“Alhamdulillah hari ini kita mampu menyelesaikan apa yang menjadi keinginan tenaga kependidikan/dosen sesuai dengan kemampuan yayasan. Artinya kedua pihak sudah sepakat dan siap menjalankan hasil keputusan bersama,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Yayasan Setih Setio Muara Bungo, Reza Rizamsir, menegaskan komitmen untuk menjalankan kewajiban pembayaran gaji sesuai kesepakatan. Ia juga menilai dinamika yang terjadi sebelumnya sebagai bahan evaluasi internal.

“Meskipun sebelumnya ada perbedaan, hal itu menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk memperbaiki komunikasi dan kebijakan ke depan agar lebih baik,” kata Reza.

Peran pemerintah daerah melalui Disnakertrans menjadi faktor penting dalam penyelesaian konflik ini. Plt Kepala Disnakertrans Bungo, Yos Army, mengapresiasi langkah kedua belah pihak yang memilih jalur mediasi.

“Alhamdulillah, kita sudah melaksanakan tiga kali mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan,” ungkap Yos.

Ia menekankan bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi bukan hanya lebih cepat, tetapi juga menjaga hubungan kerja tetap harmonis.

Catatan dan Tantangan ke Depan

Meski konflik mereda, persoalan mendasar belum sepenuhnya selesai. Ketidaksesuaian gaji dengan UMR menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan secara bertahap.

Dalam jangka panjang, keberlanjutan lembaga pendidikan seperti IAKSS sangat bergantung pada keseimbangan antara kemampuan finansial institusi dan pemenuhan hak tenaga pendidiknya.

Kasus ini menjadi gambaran nyata dinamika yang dihadapi perguruan tinggi swasta di daerah di satu sisi dituntut menjaga kualitas pendidikan, di sisi lain harus bertahan dalam keterbatasan sumber daya.

Kesepakatan yang tercapai hari ini memang menjadi titik terang, namun juga menjadi pengingat bahwa komunikasi terbuka, transparansi keuangan, serta komitmen peningkatan kesejahteraan adalah fondasi utama untuk mencegah konflik serupa terulang di masa depan. (San)