TBC Dinilai Sulit Turun Tanpa Integrasi Data Lintas Sektor

JAMBIPRIMA.COM, JAMBI – Target eliminasi tuberkulosis (TBC) pada 2030 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 dinilai menghadapi tantangan serius pada aspek implementasi. Permasalahan utama disebut terletak pada belum terbangunnya sistem terintegrasi berbasis satu data dalam penanggulangan penyakit tersebut.

Akademisi UIN STS Jambi, Yulfi Alfikri Noer, menyebutkan secara normatif arah kebijakan eliminasi TBC sudah jelas dengan instrumen dan mandat lintas sektor yang tersedia. Namun, pada praktiknya, integrasi sistem dan data antarinstansi belum berjalan optimal.

Secara nasional, Indonesia masih menghadapi beban TBC yang tinggi. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan World Health Organization, jumlah kasus TBC diperkirakan mencapai sekitar 1,09 juta per tahun dengan angka kematian lebih dari 100 ribu jiwa. Sementara itu, pada 2024, kasus yang berhasil ditemukan berada pada kisaran 856 ribu hingga 889 ribu kasus.

Selisih antara estimasi dan temuan tersebut menunjukkan masih adanya kasus yang belum terdeteksi oleh sistem. Kondisi ini mengindikasikan penemuan kasus belum berjalan secara menyeluruh.

Di tingkat daerah, kondisi serupa juga terjadi. Data Dinas Kesehatan Provinsi Jambi mencatat peningkatan penemuan kasus dari sekitar 3.600 kasus pada 2023 menjadi lebih dari 5.300 kasus pada 2024. Sementara itu, data Dinas Kesehatan Kota Jambi yang dirilis melalui ANTARA News mencatat 2.178 kasus dengan 163 kematian pada 2025 di satu wilayah.

Kenaikan angka temuan tersebut dinilai tidak serta-merta menunjukkan peningkatan kasus, melainkan mencerminkan kapasitas deteksi yang lebih baik. Namun demikian, tingginya angka di satu wilayah mengindikasikan potensi beban riil yang lebih besar di tingkat provinsi.

Perbandingan dengan data Badan Pusat Statistik menunjukkan jumlah kasus TBC di Provinsi Jambi berada pada kisaran beberapa ribu kasus per tahun, termasuk sekitar 5.308 kasus pada 2022. Namun angka ini merupakan laporan administratif fasilitas kesehatan dan hanya mencerminkan kasus yang berhasil ditemukan.

Jika mengacu pada estimasi epidemiologi dari World Health Organization, jumlah penderita TBC di Provinsi Jambi diperkirakan bisa mencapai lebih dari 13 ribu kasus per tahun. Kesenjangan ini menunjukkan masih banyak kasus yang belum terdeteksi dan belum tertangani.

Pada aspek implementasi, penemuan kasus masih didominasi pendekatan passive case finding, yakni menunggu pasien datang ke fasilitas kesehatan. Pendekatan ini dinilai kurang efektif menjangkau kelompok berisiko tinggi. Selain itu, pelaksanaan Terapi Pencegahan TBC (TPT) juga disebut belum optimal.

Dari sisi sistem, penanggulangan TBC dinilai masih terfragmentasi. Integrasi data lintas sektor belum berjalan utuh, termasuk keterhubungan dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dampaknya, sebagian pasien tidak tercatat dalam sistem, tidak terhubung dengan bantuan sosial, serta tidak terpantau dalam pengobatan.

Secara teknis, penggunaan Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB) oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dinilai belum optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia dan keterlambatan input data. Kondisi ini menyebabkan data belum dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai dasar pengambilan keputusan.

Selain itu, keterbatasan alat diagnostik seperti Tes Cepat Molekuler (TCM) juga menjadi kendala dalam intensifikasi penemuan kasus, terutama di wilayah dengan akses terbatas.

Faktor sosial dan lingkungan turut memengaruhi pengendalian TBC. Pengobatan jangka panjang membutuhkan dukungan ekonomi pasien, sementara kondisi hunian padat, ventilasi buruk, dan sanitasi tidak layak menjadi faktor risiko penularan.

Keterlibatan sektor non-pemerintah, termasuk perusahaan dan kawasan industri, juga dinilai masih terbatas dalam upaya penemuan kasus melalui skrining pada pekerja dan masyarakat sekitar.

Secara keseluruhan, permasalahan tersebut dinilai bermuara pada belum adanya integrasi lintas sektor berbasis satu data. Tanpa integrasi antara data kependudukan, kesehatan, sosial, dan permukiman, intervensi dinilai akan tetap parsial dan tidak sinkron.

Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat pencapaian target eliminasi TBC pada 2030 jika tidak segera ditangani melalui sistem yang terintegrasi dan terukur. (Rhm)