Mediasi KTM dan PT TI Buntu, Petani Soroti Ketegasan Pemerintah

JAMBIPRIMA.COM,. TEBO — Upaya mediasi antara Koperasi Tujuan Murni (KTM) dengan pihak perusahaan perkebunan PT Tebo Indah (PT TI) yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Tebo belum membuahkan hasil. Mediasi yang digelar melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunakkan) itu berlangsung tanpa kehadiran pihak PT TI, sehingga persoalan kemitraan dan kepengurusan koperasi masih belum menemukan titik terang.

Pertemuan tersebut digelar sebagai tindak lanjut dari disposisi Bupati Tebo terkait konflik yang berkembang antara kelompok petani anggota koperasi dengan perusahaan. Namun, absennya pihak perusahaan dalam agenda mediasi membuat suasana diskusi berjalan tanpa keputusan konkret.

Usai mengikuti mediasi, Ketua KTM versi Hafizan, Romi Faisal, mengaku kecewa karena forum yang diharapkan menjadi jalan penyelesaian justru belum menghasilkan kesimpulan yang diinginkan masyarakat.

Menurut Romi, ketidakhadiran PT TI menunjukkan belum adanya itikad serius dari perusahaan untuk menyelesaikan persoalan yang selama ini menjadi keresahan anggota koperasi.

“Dari hasil mediasi tadi belum ada keputusan yang kami harapkan karena pihak PT TI tidak hadir. Mereka masih beralasan mengakui kepengurusan koperasi yang lama. Bagi kami alasan itu hanya alibi dan tidak memiliki dasar yang jelas,” kata Romi Faisal, Rabu (7/5/2026).

Romi juga menegaskan bahwa pihaknya menolak jika persoalan legalitas kepengurusan koperasi terus diperdebatkan tanpa penyelesaian yang jelas di lapangan. Ia menilai polemik tersebut justru memperpanjang konflik dan menghambat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat petani.

Menurutnya, masyarakat anggota koperasi saat ini membutuhkan kepastian dan keberpihakan pemerintah agar persoalan kemitraan dengan perusahaan tidak terus berlarut-larut.

“Kami bersama masyarakat anggota koperasi ingin fokus meningkatkan penghasilan petani. Tapi sampai sekarang masyarakat melihat belum ada ketegasan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan antara petani dan perusahaan,” ujarnya.

Ia menyebut, rencana tindak lanjut berupa pemanggilan kembali oleh dinas koperasi dinilai tidak lagi substansial karena persoalan utama, menurut mereka, bukan lagi soal administrasi koperasi semata, melainkan kepastian hak dan kemitraan masyarakat dengan perusahaan.

“Kalau memang mau dilanjutkan silakan saja, tapi menurut kami itu dibuat-buat dan tidak menyentuh substansi persoalan yang sebenarnya,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tebo, Heru Purnomo, mengatakan pihaknya telah menjalankan fungsi pemerintah sebagai fasilitator dalam mempertemukan kedua belah pihak.

Menurut Heru, mediasi dilakukan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat yang meminta pemerintah turun tangan dalam menyelesaikan konflik tersebut.

“Kami sudah memfasilitasi antara KTM dengan PT TI. Sebagai pelayan masyarakat, ketika diminta untuk memfasilitasi tentu kami laksanakan,” ujar Heru.

Terkait ketidakhadiran PT TI, Heru menjelaskan bahwa perusahaan sebelumnya telah menyampaikan surat resmi kepada dinas terkait sikap mereka dalam persoalan kemitraan dan kepengurusan koperasi.

Dalam surat tersebut, PT TI disebut masih mengakui kepengurusan koperasi di bawah pimpinan Ardani dan kelompoknya.

“Secara administratif tentu kita tetap menghormati karena pihak PT TI sudah menyampaikan surat resmi kepada dinas terkait posisi mereka yang masih mengakui kepengurusan lama,” jelasnya.

Heru menambahkan, hasil mediasi tersebut selanjutnya akan diteruskan kepada dinas teknis terkait, yakni Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM Kabupaten Tebo untuk dilakukan tindak lanjut lebih lanjut.

Menurutnya, mediasi yang digelar hari ini merupakan bagian dari proses evaluasi dan tahapan awal untuk mencari solusi yang dapat diterima semua pihak.

“Tindak lanjutnya nanti akan dibawa oleh dinas teknis di bawah Dinas Nakertrans Kop-UKM. Mediasi hari ini bisa disebut sebagai proses evaluasi untuk menentukan langkah berikutnya,” pungkas Heru.

Hingga kini, konflik kemitraan antara anggota koperasi dan PT TI masih menjadi perhatian masyarakat. Warga berharap pemerintah daerah dapat mengambil langkah tegas dan menghadirkan solusi konkret agar persoalan yang berlangsung cukup lama tersebut tidak terus menimbulkan ketidakpastian bagi petani di lapangan. (DVD)