FGD MPP PKS Soroti Dampak Depresiasi Rupiah, Dorong Reformasi Ekonomi Nasional

JAMBIPRIMA.COM, JAKARTA – Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Kebijakan Publik di Aula Utama Kantor DPTP PKS, Jakarta, Selasa (9/6/2026). Kegiatan tersebut membahas dampak depresiasi rupiah serta arah reformasi perekonomian nasional.

FGD menghadirkan Direktur Next Policy sekaligus dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Yusuf Wibisono, sebagai narasumber utama. Dalam forum tersebut, depresiasi rupiah dibahas tidak hanya sebagai gejolak nilai tukar jangka pendek, tetapi juga sebagai indikator adanya persoalan struktural dalam perekonomian Indonesia.

Yusuf menjelaskan bahwa tekanan terhadap rupiah tidak terlepas dari sejumlah tantangan mendasar yang masih dihadapi Indonesia, seperti lemahnya basis industri nasional, rendahnya nilai tambah ekspor, tingginya ketergantungan impor, serta defisit transaksi berjalan yang berulang.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat perekonomian nasional rentan terhadap berbagai tekanan eksternal, termasuk kenaikan suku bunga global, fluktuasi harga energi, dan arus modal keluar.

Dalam diskusi itu juga mengemuka fenomena surplus neraca perdagangan yang belum mampu memperkuat nilai tukar rupiah secara signifikan. Surplus perdagangan Indonesia dinilai masih bergantung pada ekspor komoditas berbasis sumber daya alam, seperti minyak sawit mentah (CPO), batu bara, besi baja, dan berbagai produk primer lainnya.

Selain itu, tingginya ketergantungan terhadap impor pangan, energi, mesin industri, teknologi, pupuk, tekstil, baja, hingga perangkat elektronik disebut menjadi faktor yang memperbesar dampak pelemahan rupiah terhadap biaya hidup masyarakat maupun biaya produksi industri.

Forum tersebut juga menyoroti risiko kebijakan suku bunga tinggi yang selama ini digunakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Kebijakan tersebut dinilai dapat membantu dalam jangka pendek, namun berpotensi menekan investasi produktif, konsumsi masyarakat, dan pertumbuhan sektor riil apabila tidak dibarengi reformasi struktural yang memadai.

MPP PKS berpandangan bahwa stabilitas rupiah tidak cukup dijaga melalui intervensi pasar dan instrumen moneter semata. Diperlukan transformasi ekonomi yang lebih mendasar melalui penguatan industri nasional, hilirisasi yang berkualitas, diversifikasi ekspor, pengurangan impor strategis, peningkatan ketahanan pangan dan energi, serta disiplin fiskal yang kuat.

Sejumlah rekomendasi strategis yang mengemuka dalam FGD tersebut antara lain reformasi industri nasional, penyusunan peta jalan substitusi impor strategis, diversifikasi pasar ekspor, penguatan cadangan devisa berbasis sektor produktif, serta pengendalian risiko fiskal akibat pelemahan nilai tukar dan gejolak harga energi global.

Di akhir paparannya, Yusuf Wibisono menegaskan bahwa penguatan nilai tukar rupiah harus menjadi bagian dari agenda besar reformasi ekonomi nasional yang berorientasi pada penguatan sektor produktif.

"Rupiah yang kuat tidak dapat dibangun hanya dengan intervensi pasar dan kenaikan suku bunga. Rupiah yang kuat membutuhkan ekonomi yang kuat. Fondasinya adalah produktivitas ekonomi, industri domestik yang kokoh, ekspor bernilai tambah, dan sumber devisa yang berkelanjutan," ujar Yusuf Wibisono. (Rhm)