JAMBIPRIMA.COM,. Jakarta – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jambi mempercepat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) melalui konsultasi dan pendalaman materi bersama Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan di Jakarta.
Konsultasi tersebut dipimpin Ketua Bapemperda Abunjani bersama sejumlah anggota DPRD Provinsi Jambi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan kawasan konservasi di Jambi memiliki landasan hukum yang kuat dan mampu menjawab berbagai tantangan pengelolaan di lapangan.
Dalam pertemuan itu, Kementerian Kehutanan memaparkan berbagai aspek penting pengelolaan Tahura, mulai dari penataan blok kawasan, kemitraan konservasi, rehabilitasi hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, perdagangan karbon hingga peluang kerja sama dengan pihak ketiga.
Direktorat Jenderal KSDAE bahkan memberikan apresiasi atas inisiatif DPRD Provinsi Jambi yang menyusun regulasi khusus terkait pengelolaan Tahura. Sebab, hingga saat ini masih sedikit daerah yang memiliki perhatian serius untuk menghadirkan payung hukum khusus bagi pengelolaan kawasan konservasi.
Bapemperda menegaskan, Ranperda ini diharapkan mampu menjadi instrumen strategis dalam memperkuat perlindungan kawasan konservasi, meningkatkan peran masyarakat sekitar hutan, sekaligus membuka peluang ekonomi berbasis kelestarian lingkungan. (DVD)
Kawasan Tol Jambi–Bayung Lencir Disiapkan Jadi Pusat Ekonomi Baru, Muaro Jambi Punya Potensi Besar
John Eka Powa dan Mursyid Sonsang Ajak Masyarakat Jambi Bijak Bermedsos, Waspadai Hoaks
9 Siswa SMKN 1 Tebo Diduga Terlibat Gengster, Sekolah Beri Peringatan
FEBI UIN Jambi Dorong UMKM Manfaatkan AI dan Digital Marketing untuk Bersaing
UIN STS Jambi Paparkan 8 Hasil Penelitian, dari Digitalisasi Cagar Budaya hingga Kecerdasan Buatan
Polisi Tangkap Pria Asal Sumbar di Bungo, Sita 695 Gram Sabu dan 970 Butir Ekstasi
RDP DPRD Merangin Disorot, KIP Jambi: Jangan Sampai Rugikan Publik