Evaluasi Kinerja OPD, Al Haris Soroti Serapan Anggaran dan Pendapatan Daerah

JAMBIPRIMA.COM, JAMBI – Gubernur Jambi Al Haris meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat realisasi program pembangunan dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penegasan itu disampaikan saat memimpin Rapat Evaluasi Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Provinsi Jambi Triwulan II Tahun Anggaran 2026 di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Rabu (8/7/2026) malam.

Rapat yang berlangsung secara tertutup itu dihadiri Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman, para asisten, staf ahli, serta kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

Evaluasi tersebut dilakukan untuk meninjau capaian fisik dan keuangan program pembangunan hingga triwulan II, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang menghambat pelaksanaan kegiatan agar target pembangunan dan APBD 2026 dapat tercapai sesuai jadwal.

Dalam arahannya, Al Haris menekankan pentingnya sinergi antar-OPD untuk mempercepat pelaksanaan program strategis yang telah direncanakan pemerintah daerah.

Ia juga meminta setiap kepala OPD menyampaikan laporan perkembangan program secara terbuka serta menawarkan solusi konkret terhadap setiap persoalan yang dihadapi di lapangan.

Selain mengevaluasi realisasi pembangunan, Al Haris memberi perhatian khusus terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Menurutnya, OPD yang memiliki target penerimaan harus bekerja lebih maksimal agar pendapatan daerah terus meningkat.

Tak hanya itu, Al Haris mengingatkan seluruh perangkat daerah agar menjaga tata kelola anggaran tetap akuntabel serta memastikan setiap program yang dijalankan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

"Kita harus pastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberi manfaat nyata bagi warga Jambi—baik dari segi infrastruktur yang lebih baik, layanan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan, maupun mutu pendidikan yang meningkat," kata Al Haris.

Dalam rapat tersebut, pemerintah juga mengevaluasi capaian serapan anggaran program prioritas, proyek-proyek yang mengalami keterlambatan, koordinasi penyelesaian persoalan pengadaan dan pembayaran, serta penguatan sistem monitoring dan pelaporan.

Rapat ditutup dengan komitmen bersama seluruh OPD untuk mempercepat penyelesaian program yang belum mencapai target serta memperbaiki mekanisme pelaporan sebagai bahan evaluasi pada triwulan berikutnya. (Rhm)