Lahan Pertanian Jambi Terancam Kekeringan, SAH: Jangan Biarkan Petani Rugi

JAMBIPRIMA.COM, JAMBI – Ketua DPD HKTI Provinsi Jambi Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra, MM meminta pemerintah daerah bergerak cepat menyelamatkan lahan pertanian yang terdampak kekeringan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah meluasnya ancaman gagal panen dan menjaga produksi pangan.

Sutan Adil Hendra atau SAH mengatakan, persoalan kekeringan harus ditangani secara serius dan terukur. Menurutnya, petani harus tetap dapat berproduksi di tengah ancaman kekurangan air.

“Kalau kita bicara swasembada pangan, maka yang pertama harus kita pastikan adalah petani bisa terus berproduksi. Jangan sampai sawah sudah ditanami, biaya sudah dikeluarkan, tetapi kemudian gagal panen karena kekurangan air,” ujar SAH, Selasa (15/9/2026).

Ia menyebut kondisi kekeringan di sejumlah wilayah pertanian Jambi perlu menjadi perhatian pemerintah. Menurutnya, pengelolaan sumber daya air untuk pertanian harus diperkuat agar tanaman tidak sampai mengalami gagal panen.

SAH meminta intervensi dilakukan sebelum tanaman mengalami puso. Pemerintah, kata dia, dapat mengoptimalkan pompanisasi, distribusi air, embung, serta sumber air yang masih tersedia.

“Jangan menunggu sawah puso. Kalau masih ada tanaman yang bisa diselamatkan, sekarang waktunya intervensi. Pompanisasi, distribusi air, optimalisasi embung dan sumber air yang tersedia harus dilakukan secara cepat,” katanya.

Selain penanganan di lapangan, SAH mendorong pemerintah melakukan pemetaan lahan pertanian terdampak kekeringan secara akurat. Data tersebut dinilai diperlukan untuk menentukan wilayah prioritas dan penyaluran bantuan kepada petani.

Menurut SAH, penanganan kekeringan tidak cukup hanya dengan menyediakan pompa air. Pemerintah juga perlu memperbaiki jaringan irigasi, membangun dan mengoptimalkan embung, melakukan konservasi sumber air, serta memperkuat kelembagaan kelompok tani.

“Pertanian itu sangat bergantung pada air. Karena itu pembangunan infrastruktur pertanian harus melihat aspek ketahanan terhadap perubahan iklim. Kita membutuhkan sistem irigasi yang lebih adaptif dan sumber air yang bisa menjadi cadangan ketika musim kemarau,” jelasnya.

Ia mengatakan perlindungan terhadap petani juga berkaitan langsung dengan ketahanan pangan. Gagal panen tidak hanya berdampak terhadap pendapatan rumah tangga petani, tetapi berpotensi memengaruhi pasokan dan harga pangan.

Karena itu, HKTI Provinsi Jambi mendorong pemerintah daerah memperkuat koordinasi dengan kelompok tani dalam menghadapi kekeringan. Petani juga dinilai perlu mendapatkan pendampingan teknis terkait pola tanam dan penggunaan air sesuai kondisi iklim.

“Petani adalah ujung tombak swasembada pangan. Kalau petaninya kuat, produksi pangan kita kuat. Sebaliknya, kalau petani dibiarkan menghadapi risiko iklim sendirian, target swasembada pangan akan menghadapi tantangan,” tegas SAH.

SAH menambahkan, kebijakan swasembada pangan nasional perlu diterjemahkan hingga tingkat daerah. Menurutnya, Jambi memiliki potensi pertanian yang dapat berkontribusi terhadap agenda ketahanan pangan nasional.

“Semangat swasembada pangan nasional harus terasa sampai ke sawah-sawah petani di Jambi. Pemerintah pusat sudah punya kebijakan, pemerintah daerah harus memastikan kebijakan itu hadir dalam bentuk perlindungan nyata kepada petani,” katanya.

Ia menegaskan HKTI Provinsi Jambi siap menjadi mitra pemerintah dalam mengawal kepentingan petani, termasuk menghadapi risiko kekeringan dan perubahan iklim.

“Jangan sampai petani menjadi pihak yang paling menanggung risiko ketika terjadi kekeringan. Negara harus hadir. Selamatkan tanaman, lindungi petani dan pastikan produksi pangan tetap berjalan,” pungkasnya. (rhm)